REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak main-main dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2019. Ia pun mengimbau masyarakat memilih pemimpin yang memiliki pengalaman.
"Masyarakat akan menghadapi pilpres dan Pileg 2019. Kelihatannya sederhana tinggal pilih pemimpin, lalu selesai, padahal tidak. Masyarakat harus memilih pemimpin berdasarkan pengalaman dan jelas rekam jejaknya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (4/2).
Menurut dia, pilpres merupakan penentu nasib bangsa lima tahun ke depan. Oleh karena itu, masyarakat jangan keliru memilih pemimpin jika tidak ingin Indonesia hancur.
"Dalam agama Islam, saya mohon maaf pakai agama Islam, agama yang saya anut, disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di sana kalau suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya," ujarnya.
Karena memilih pemimpin dalam pemilu adalah bagaimana menentukan nasib bangsa lima tahun mendatang. Wiranto mencontohkan, bila sebuah bus berisi penumpang yang hendak menuju sebuah tempat wisata pegunungan dikemudikan oleh sopir angkutan kota atau sopir bemo.
"Sopir kalau bukan ahlinya, Anda berspekulasi dengan nyawa Anda. Satu bus itu hanya seorang sopir, pasti memilih sopir yang sudah pengalaman naik gunung, sudah tahu rutenya, sudah jelas track record-nya sebagai sopir. Akan tetapi, kalau Anda tahu-tahu menunjuk sopir, tahunya sopir bemo, sopir angkot tiba-tiba dipercaya sebagai sopir bus, itu yang namanya sial," ujar Wiranto.
Wiranto juga kembali mengungkit soal ucapannya jangan memilih pemimpin berengsek atau gendeng lantaran tidak mau rakyat Indonesia menderita karena salah memilih pemimpin. Ia memahami terkadang ucapannya tidak dipahami oleh rakyat. Padahal, imbauan untuk tidak memilih pemimpin berengsek itu bak ucapan seorang bapak yang tidak mengizinkan anak perempuannya menikah dengan pria berengsek atau gendeng.
"Nah, tugas sekarang untuk sama-sama memberi pencerahan karena kalau negeri ini dipimpin orang yang salah semua akan mendapat dampaknya, bahkan anak dan cucu akan mendapatkan dampak dari kesalahan memilih pemimpin," ujarnya.
Wiranto pun mengungkapkan bahwa kewajiban aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk terus menyampaikan kepada masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin. "ASN, TNI, dan Polri memang harus netral. Akan tetapi, menjadi tugasnya juga untuk memberi pencerahan kepada masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika