REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar diminta lebih memprioritaskan sosok asal daerah untuk mengisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Selain mengedepankan profesionalitas, aspek budaya dan nilai-nilai lainnya jangan dilupakan agar kinerja pejabat terkait bisa lebih maksimal.
"Profesi itu harus ada budaya dominan dan nilai-nilai lainnya sebagai identitas Provinsi Jawa Barat," ujar Ketua Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi di Bandung, Sabtu (2/2).
Didi mengapresiasi niat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) yang menyeleksi kepala OPD dengan cara seperti ini. "Sudah barang tentu dengan terbukanya (seleksi) SKPD (OPD) itu tentu sesuatu yang baik," katanya.
Namun, Didi mengingatkan Emil agar tidak melupakan kultur Jawa Barat dalam menentukan posisi para pejabat di tatar Sunda ini. Karena, pejabat harus transparan dan profesional, tanpa melupakan jatidiri bahwa Jawa Barat itu tatar Sunda.
"Jangan dilupakan, di daerah lain juga memilih pejabat itu tanpa melupakan kepentingan daerahnya," katanya.
Hal itu penting, agar kinerja para pejabat nantinya lebih maksimal terutama dalam melayani kepentingan masyarakat. Para pejabat yang dari daerah setempat, akan lebih terikat dan memiliki tanggungjawab yang lebih besar ke daerah asalnya itu.
"Bagaimanapun juga mereka akan lebih terikat, lebih bertanggung jawab ke daerahnya," katanya. Sehingga jika kualitas calon pejabat itu sama, menurutnya, maka Emil harus memprioritaskan putra daerah.
"Jangan sampai dengan kualitas sama, memilih yang lain. Kalau (kualitasnya) sama, tentu harus memprioritaskan orang berbudaya Sunda. Biasa juga dilakukan di berbagai daerah seperti itu," katanya.
Dengan cara seperti ini, kata Didi, akan menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada putra daerah. Karena, kadang-kadang Jawa Barat itu seperti tidak percaya diri terhadap kemampuan daerahnya.
"Takut dianggap tidak nasionalis, padahal nasionalis itu sudah selesai, kebinekaan sudah selesai," katanya.
Terlebih, Didi menilai, seorang kepala daerah bertanggung jawab untuk membesarkan warganya. Apalagi, saat ini, tokoh asal Jawa Barat kurang memiliki peranan di tingkat nasional. Jangan sampai di nasional orang Sunda belum berperan, tapi di daerahnya sendiri belum mendapat kekuatan. "Ini harus jadi kepentingan pemangku kebijakan," katanya.
Didi pun berharap, proses seleksi ini terbebas dari kepentingan politik, baik dari partai pengusung maupun orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Didi tidak ingin jika keputusan yang diambil Gubernur sangat tergantung kepada tim yang dekat dengan kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika