REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menemukan kekurangan sejumlah logistik untuk pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Garut. Komisioner Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia mengatakan, kekurangan itu harus segera dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.
"Dari hasil monitoring ini sudah dapat informasi bahwa logistik ada yang kurang," kata Yusuf, Jumat (1/2) saat meninjau gudang penyimpanan logistik pemilu di Kabupaten Garut.
Ia menuturkan, Bawaslu Jabar sudah meninjau beberapa kota/kabupaten untuk mengetahui secara langsung kesiapan menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif, DPD dan pemilihan presiden pada April 2019.
Beberapa tempat juga sama kekurangan. Padahal tinggal sedikit lagi, tentu beda-beda karena ada tambahan TPS (Tempat Pemungutan suara)," katanya. Ia menyampaikan, Pemilu 2019 berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya, karena saat ini diselenggarakannya serentak dengan pemilihan DPRD kota/kabupaten, provinsi dan pusat, kemudian DPD dan pemilihan presiden.
Menurut dia, ketersediaan logistik tentu akan lebih banyak sehingga perlu dipantau dan diawasi dalam pendistribusiannya hingga dipastikan aman dan terlaksana dengan baik. "Tentu kebutuhan logistiknya jauh lebih banyak, untuk itu antisipasi kebutuhan logistiknya harus terpenuhi," ujarnya.
Ia menambahkan, temuan lain dalam pendistribusian logistik pemilu di Garut yakni belum tersedianya gudang yang ideal untuk menampung seluruh logistik. Menurut dia, gudang logistik saat ini tidak akan mampu menampung seluruh kotak surat suara maupun bilik suara apabila sudah dirakit sebelum didistribusikan ke masing-masing kecamatan.
"Kotak suara ini harus dirakit dulu, sementara melihat kondisi gudang yang ada di sini belum mencukupi, maka kami memberikan rekomendasi supaya tambah gudang," katanya.