REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan pegawai negeri sipil (PNS) untuk meningkatkan budaya membaca buku. Harapannya, upaya itu dapat menangkal pengaruh hoaks di media sosial terhadap PNS.

Ia menyarankan di setiap lembaga pemerintah disediakan perpustakaan mini guna menggaungkan budaya membaca buku. Hal itu berlaku pada PNS atau masyarakat umum yang berkunjung ke lembaga pemerintah.

"Setidaknya ada ilmu pengetahuan yang harus terus kita nikmati dan tidak terpaku pada meng-update media sosial yang saya kira ini ada yang benar ada juga kadang-kadang sulit untuk dibenarkan dan kemudian repot untuk dipahami sebagai kebenaran," katanya dalam penandatanganan kerja sama dan MoU dengan Perpustakaan Nasional RI pada Kamis (31/1) pagi.

Tjahjo ingin kerja sama Kemendagri dengan Perpusnas ditiru oleh lembaga pemerintah lainnya. Sehingga, nantinya bisa mengorganisir perpustakaan mini di semua daerah.

"Untuk mewujudkan hal (terhindari hoaks) tersebut, tentunya perlu ilmu pengetahuan dan memahami sejarah perjuangan bangsa. Maka tugas kita sekarang ini ke depan sebagai negara yang maju adalah bagaimana kita harus secara konsisten meneruskan tapak-tapak sejarah perjuangan bangsa ini," ujarnya

Kepala Perpustakaan Nasional RI, Syarif Bando menyatakan perpustakaan memang  wajib hadir di seluruh level pemerintahan. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kami dalam bekerja di lapangan selalu bermitra dengan jajaran Kemendagri di lapangan, baik Ditjen Bangda maupun Perpustakaan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika