REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sudah dalam proses akhir dan akan diumumkan pada pertengahan Februari 2019. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penghitungan tarif MRT berdasarkan usulan PT MRT Jakarta.
"Saat ini tarif sedang di dalam proses akhir untuk kita menentukan penghitungan-penghitungan semua sudah selesai sebetulnya. Sekarang kalau nilainya nanti kita umumkan Februari pertengahan atau akhir," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (31/1).
Selain itu, ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Anies mengatakan, saat ini kerja sama tersebut masih dalam proses pengujian agar tiket bisa terintegrasi dengan moda transportasi lainnya di Jakarta.
Ia memaparkan, nantinya kewajiban pelayanan publik (PSO) atau subsidi terhadap biaya operasional transportasi umum akan dilakukan secara keseluruhan. Sedangkan, lanjut dia, saat ini PSO itu masih diberikan permoda transportasi seperti Bus Rapid Transit ataupun MRT.
"Jadi kita pada akhirnya konsep kita nanti adalah pemberian PSO-nya itu bukan permoda saja. Kalau sekarang kan kita permoda, BRT kasih berapa, MRT berapa," kata Anies.
Sebelumnya, PT MRT Jakarta sudah mengajukan tarif sebesar Rp 8.500 per orang. Direktur Utama PT MRT Jakarta Willian Sabandar mengatakan, Rp 8.500 merupakan harga yang sudah disubsidi pemerintah.
"Kita lagi menunggu, sudah tahap final awal Februari ini. Kita usulkan di Rp 8.500 sudah dengan subsidi per 10 kilometer," kata William dalam uji coba pengoperasian delapan kereta MRT Bundaran HI-Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (30/1).
Saat ini, usulan tersebut masih digodok di Pemprov DKI Jakarta. William menyebutkan apabila tidak disubsidi tarif MRT bisa sekitar Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per orang. "Sebelum subsidi nilai ekonomi yang kita hitung sekitar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika