Indonesia Barokah: Sikap Bawaslu yang Kecewakan Kubu Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Erika Nugraheny, Ronggo Astungkoro, Antara

Badan Pemenangan Daerah (BPD) pasangan calon presiden-calon wapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Jawa Tengah kecewa dengan sikap Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan peredaran tabloid Indonesia Barokah. Bawaslu telah menyatakan, tabloid itu tidak mengandung unsur kampanye.

"Tentu kami kecewa, soal kampanye atau bukan tapi hendaknya bersikap bijak, menghindari terjadi gesekan di bawah. Ini pendukung dan relawan bahkan sudah mulai ambil jalan sendiri-sendiri dengan membakar tabloid itu karena merasa ada pembiaran," kata Juru Bicara BPD Prabowo-Sandiaga Jateng Sriyanto Saputro, di Semarang, Senin (28/1).

Sriyanto menanggapi pernyataan anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo yang menyatakan tidak ada unsur kampanye tabloid Indonesia Barokah. Lebih lanjut, Sriyanto mengingatkan isi tabloid tersebut provokatif, apalagi diedarkan di masjid-masjid yang mestinya tidak boleh untuk kampanye politik dalam bentuk apa pun.

Anggota DPRD Jateng itu mempertanyakan bagaimana sikap Bawaslu jika ada oknum yang membuat selebaran dan isinya mendiskreditkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. "Apakah kemudian juga diperbolehkan karena tak memenuhi unsur kampanye. Saya berharap selebaran-selebaran provokatif harus disetop dan tak boleh diedarkan," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Sriyanto meminta kepolisian dan penegak hukum terpadu untuk bersikap proaktif dalam penanganannya. Mengingat, cukup banyak jumlah tabloid Indonesia Barokah yang diedarkan ke masjid-masjid.

"Kemungkinan besar ada orang yang mendanai dan ada pihak yang membuat konten dan mendistribusikannya secara massal di titik-titik yang telah ditentukan," katanya lagi.

Kalau ada pembiaran, kata dia, sangat berbahaya. Sehingga, aparat juga harus proaktif dan kalau benar-benar mau mengusut tentu mudah karena jelas siapa pengirimnya.

"Bisa dilacak siapa pengirimnya, usut percetakannya. Kalau ada niat, pengusutan juga bisa cepat," ujarnya.

Hampir semua daerah di Provinsi Jawa Tengah ditemukan adanya tabloid yang berisi berita-berita yang diduga merugikan pasangan calon presiden-calon wapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tabloid Indonesia Barokah itu ditemukan antara lain di masjid-masjid di Kabupaten Blora, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Bawaslu RI memang telah menyatakan konten tabloid Indonesia Barokah tidak tergolong kampanye hitam. Namun, anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, mengakui, tabloid yang banyak tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu memiliki kecenderungan menyudutkan paslon capres-cawapres tertentu.

"Dari segi konten memang bukan kampanye hitam. Namun, terkesan ada framing untuk menyudutkan paslon tertentu yang bisa menimbulkan keresahan. Sehingga kami hentikan dulu penyebarannya," tegas Afif ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (28/1).

Afif menambahkan, Bawaslu tetap meminta semua peserta pemilu untuk berkampanye menggunakan metode yang positif. "Kami harap untuk kampanye menggunakan metode yang sudah ada supaya bisa tersampaikan visi, misi dan program kepada masyarakat," tambah Afif.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan pihaknya belum menerima surat rekomendasi dari Dewan Pers soal hasil kajian terhadap Indonesia Barokah. Namun, Bawaslu sudah mengetahui jika tabloid tersebut bukan merupakan produk jurnalistik.

"Kami telah menyerahkan itu kepada kepolisian. Sebab kami sudah menyatakan belum masuk dalam pelanggaran pidana pemilu. Kami serahkan kepolisian untuk menindaklanjutinya," ujar Fritz kepada wartawan usai mengisi diskusi di Gedung RRI, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/1).

Fritz menambahkan, penyebaran tabloid Indonesia Barokah sudah semakin meluas. Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah terpapar penyebaran tabloid ini.

"Dari Papua Barat, NTT, NTB, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan sebagainya semuanya ada. Di Jawa yang paling banyak itu di Yogyakarta. Memang sudah terdistribusi di hampir semua provinsi," ungkapnya.

Baca Juga:

Respons polisi

Mabes Polri akan menerima hasil kajian komprehensif berupa pendapat, penilaian, dan rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers terkait tabloid Indonesia Barokah. Setelah surat resmi itu diterima, kepolisian akan langsung mempelajari PPR tersebut untuk menentukan langkah yang akan diambil berikutnya.

"Siang ini memang akan segera dikirim surat (ke Mabes Polri) dari Dewan Pers hasil kajian komprehensif berupa, istilahnya dari Dewan Pers itu PPR," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (29/1).

Dedi menjelaskan, setelah diterima Mabes Polri, tim yang dibentuk oleh Bareskrim akan langsung mempelajari hasil kajian tersebut. Tim itu sejak kemarin juga sudah melakukan pengkajian terhadap laporan yang diadukan oleh pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Tim juga sudah mengkaji dari laporan BPN dari data maupun fakta yang diajukan Sabtu (26/1) kemarin," kata Dedi.

Menurut Dedi, pengkajian terhadap laporan BPN dan PPR dari Dewan Pers akan dikombinasikan dan dipelajari lebih lanjut. Kepolisian pun akan memanggil saksi ahli dalam melakukan pengkajian terhadap konten maupun narasi yang ada di dalam tabloid tersebut jika memang dirasa perlu.

"Saksi ahli bahasa, saksi ahli pidana, maupun saksi ahli dari Dewan Pers sendiri terkait masalah narasi yang ada di dalam tabloid IB tersebut maupun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada unsur-unsur pidananya di situ," jelasnya.

Setelah kajian secara komprehensif dilakukan atas laporan BPN dan PPR Dewan Pers, barulah kepolisian memutuskan langkah yang akan dilakukan berikutnya. Kepolisian tak ingin buru-buru untuk mengkaji laporan-laporan tersebut.

"Setelah kajian-kajian secara komprehensif, baru kita nanti memutuskan langkah apa yang harus dilakukan oleh tim dalam mengungkap tabloid IB tersebut. Jangan buru-buru," tutur dia.