REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Tim Kampanye Nasional (TKN) angkat bicara soal permintaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan 10 posisi menteri jika Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. TKN mengatakan, PKB lebih baik memikirkan pemenangan pemilu terlebih dahulu ketimbang kursi menteri.

"Ya, kita berjuang dulu, menteri itu hak prerogatif Presiden," kata Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto di sela-sela safari kebangsaan keenam di Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin (28/1).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pemilu merupakan ajang untuk mencari pemimpin yang terbaik. Dia melanjutkan, suara masyarakat dibutuhkan guna menentukan masa depan bangsa.

Permintaan 10 kursi menteri itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam audiensi PC Muslimat NU di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dia mengatakan, ke depannya, PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.

Saat ini, PKB menduduki tiga kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja. PKB mendapatkan kursi Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti).

Muhaimin mengatakan, saat ini pemerintah sudah melakukan konsolidasi sosial dan infrastruktur, sehingga pada 2019 harus masuk pada meningkatkan kualitas kemampuan ekonomi masyarakat. Menurut dia, masyarakat, khususnya Muslimat NU yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia harus menjadi pelaku ekonomi dan harus diberdayakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika