REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin menyatakan optimismenya bisa memenangkan suara pada pemilu 2019, khususnya di Madura. Sebab, ia menilai, isu agama di Madura sudah berbalik arah.
Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, penggunaan isu agama adalah alasan krusial kenapa Jokowi kalah dari Prabowo di Madura pada pemilu 2014. Namun, menurut dia, kini sudah mulai berubah karena masyarakat Madura sudah tidak lagi percaya dengan isu agama yang dimainkan pada Pilpres 2014.
"Teman-teman dari PPP dan PKB cerita. Sekarang telah terjadi perubahan. Soalnya wudhu saja tak bisa. Ke makam saja meloncati makam. Kemudian tak memahami ziarah kubur padahal itu tradisi keluarga besar Nahdliyin," ujar Hasto di sela-sela kegiatan Safari Kebangsaan VI di Surabaya, Jumat (25/1).
Pernyataan Hasto tersebut disampaikan menyinggung beredarnya video dan foto cawapres nomor urut 01, Sandiaga Uno yang melakukan wudhu dengan mencelupkan tangannya ke dalam gayung. Saat itu, Sandi usai berziarah ke makam KH Muhammad Thoha atau Imam Lapeo di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Selain itu, lanjut Hasto, ketika masyarakat Aceh meminta agar calon pemimpin harus bisa membaca Alquran dengan dites secara langsung, kubu Prabowo-Sandi juga terburu-buru berbalik arah untuk menolaknya.
"Itu artinya sudah termakan isu (agama) yang dipakai sebelumnya," ucap Hasto.
Di samping itu, menurut Hasto, pasangan Jokowi-KH Ma'ruf telah berhasil menampilkan sosok yang berdialog dengan rakyat, yang biasa menjawab persoalan rakyat. Keduanya juga tidak emosi, serta tidak menari-nari pada saat debat.
Karena itu, Hasto yakin pasangan Jokowi-Ma'ruf akan memenangkan suara di Madura pada 17 April 2019 mendatang. "Jokowi-KH Ma'ruf mampu menghadirkan pemimpin yang amanah dan rendah hati. Dengan demikian, kami yakin dari laporan yang sudah ada, itu berbalik arah," kata Hasto.
BACA JUGA: Menag Larang Pengurus Masjid Sebar Tabloid Indonesia Barokah
Ikuti Whatsapp Channel Republika