REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Al Azhar, Ujang Komarudin menyarankan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak melontarkan kritik terhadap pemerintah. Dia menilai kritik yang disampaikan JK tidak elok mengingat statusnya sebagai bagian dari pemerintahan.
"Alangkah baik dan bijak jika Pak JK tidak mengkritik pemerintah karena beliau bagian dari pemerintah itu sendiri," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Jumat (25/1).
Ujang mengatakan, JK seharusnya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang sempat dikritiknya. Dia menilai, JK mampu memberi masukan positif karena memiliki pengalaman dan kredibilitas yang tak diragukan sebagai tokoh bangsa.
Lebih lanjut, Ujang menuturkan Indonesia bangga memiliki tokoh yang kritis dan solutif seperti JK. Sehingga, dia mengatakan, kritik yang disampaikan JK harus dilihat sebagai bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi.
"Mungkin Pak JK sedang mengingatkan para teknokrat, agar dalam membangun infrastruktur jangan terlalu banyak mengambil untung," katanya.
Sebelumnya, JK melontarkan kritik atas pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Indonesia. JK menilai pembangunan LRT itu tak efisien karena berada di samping jalan tol sehingga akses bebas hambatan itu tidak bisa diperlebar karena ada tiang di sampingnya. Dia mengatakan, biaya pembangunannya juga lebih mahal karena dibangun secara melayang.
JK kemudian juga melontarkan kritik atas pembangunan LRT di Palembang, Sumatra Selatan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games 2018. Menurut dia, pembangunan LRT di Palembang itu tak efisien.
JK mengatakan pembangunan transportasi di daerah mestinya dikaji dengan matang agar memberi manfaat lebih dari aspek teknis maupun ekonomis. Jika tidak, dia melanjutkan, pembangunan LRT itu hanya akan membuat pemerintah merugi.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon (paslon) nompr urut 01, Arya Sinulingga mengaku tidak mempermasalahkan kritik yang dilontarkan JK. Dia mengatakan, JK hanya mengkritik satu dua dari ribuan proyek infrastruktur yang dikerjakan selama pemerintahan Jokowi.
“Pak JK kan ngomong itu dari ratusan, ribuan infrastruktur yang dia kritik cuma satu , dua, tiga (proyek). Kecil lah itu, wajar lah,” kata Arya.
Terkiat dengan kritik itu, ia justru menilai sebagai bukti jika Jokowi memberi ruang bagi semua pihak, termasuk di internal pemerintah untuk memberi kritik. Dia mengatakan, Jokowi membuka ruang-ruang kritik walaupun dari dalam sendiri.
"Kalau zaman dulu tidak mungkin itu. Jadi itu dari dalam disampaikan terbuka, ya itulah suaranya Pak JK juga," kata Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
