REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, mengapresiasi upaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membenahi trotoar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun, dia masih memiliki satu catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu perihal keamanan trotoar itu sendiri.
"Pemprov cukup gencar nih membangun fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar yang baik untuk teman-teman disabilitas, perempuan bersepatu hi-heels, itu sudah bagus. Tapi itu itu baru nyamannya saja, tapi keamanannya belum,” kata Alfred kepada Republika, Kamis (24/1).
Menurutnya, kurang amannya trotoar di DKI Jakarta disebabkan karena trotoar masih sering digunakan, bukan oleh para pejalan kaki. Dia mencontohkan, para pemotor, pemarkir kendaraan, dan juga para pedagang kaki lima (PKL) masih menggunakan trotoar.
Dia pun menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi dan melakukan tindakan kepada pengguna trotoar yang bukan pejalan kaki. Hal itu bisa diaplikasikan dengan memasang kamera CCTV pada trotoar.
"Untuk itu kami sarankan, kerja sama saja dengan kepolisian, pakai kamera CCTV, pakai petugas di trotoar. Sekarang kan juga sudah ada tilang elektronik. Tinggal bilang saja ke pihak kepolisian, bisa tidak ditilang seperti tilang elektronik," kata dia.
Sebab, bila tidak, trotoar masih akan digunakan oleh para pengguna bukan pejalan kaki. Para pejalan kaki, akan menjadi “bertarung” dengan para pengguna bukan pejalan kaki.
Selain itu, bila pemprov tak kunjung tegas dengan penegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban umum Nomor 8 Tahun 2007, maka publik akan merasa ada pembiaran dari pemprov. “Jadi ini yang kita jaga. Jangan sampai penegakan hukum lemah, karena terjadi setiap hari. Pemprov harus cari ide lagi untuk bagaimana caranya untuk memproteksi lagi dan memberikan efek jera,” kata dia.
Meskipun demikian, pihaknya mengapresiasi langkah pemprov dalam mengalokasikan anggaran untuk perbaikan trotoar di DKI Jakarta. Hal itu pun didukung pula oleh kepala daerah yang juga memperhatikan fasilitas pejalan kaki.
"Yang kita apresiasi adalah sebenarnya ketika ada pejabat pemerintah atau pejabat daerah yang menyambut ini dengan memberikan pernyataan bahwa dia akan memperhatikan fasilitas pejalan kaki," ungkap Alfred.
Menurut catatan yang Republika himpun dari apbd.jakarta.go.id, anggaran pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap tercatat sebesar Rp 75 miliar untuk wilayah Jakarta Pusat, Rp 100 miliar untuk wilayah Jakarta Selatan, Rp 35 miliar untuk wilayah Jakarta Utara, Rp 25 miliar untuk wilayah Jakarta Barat , dan Rp 25 miliar untuk wilayah Jakarta Timur.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta juga menggelontorkan dana untuk pembangunan pedestrian kepada masing-masing Suku Dinas Bina Warga di DKI Jakarta. Sudin Bina Marga Jakarta Pusat dialokasikan anggaran sebesar Rp 61,7 miliar, Sudin Bina Marga Jakarta Utara sebesar Rp 30 miliar, Sudin Bina Marga Jakarta Barat Rp 32 miliar, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan Rp 50 miliar, Sudin Bina Marga Jakarta Timur Rp 40 miliar.
Sehingga, bila ditotal, anggaran keseluruhan adalah sebanyak Rp 473,7 miliar. Melihat alokasi anggaran yang demikian, dia menyoroti wilayah Jakarta Selatan yang mendapatkan porsi paling besar.
Alfred menilai pemprov memang memikirkan banyaknya titik-titik di mana jumlah pejalan kaki cukup tinggi di wilayah Jakarta Selatan. Hal itu lantaran, banyaknya proyek infrastruktur transportasi banyak dikerjakan wilayah Jakarta Selatan, salah satunya adalah kereta Moda Raya Terpadu (MRT).
"Bukannya tidak banyak (trotoar) di Jakarta Timur atau di Jakarta Barat. Tapi memang ini sedang ada perkembangan pejalan kaki yang cukup tinggi di daerah Jakarta Selatan,” jelas dia.
Dia pun meminta kepada pemprov untuk melakukan transparansi informasi mengenai jalan-jalan mana saja yang sedang akan dibangun pada 2019 ini. Sehingga, dengan begitu, masyarakat akan tahu mengenai pembangunan yang berlangsung dan ditujukan oleh masyarakat itu sendiri.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho membenarkan mengenai nominal yang tercatat dalam situs tersebut. "Anggaran untuk Dinas pemprov sendiri adalah Rp 260,99 miliar. Kalau sama Sudin jadi Rp 473,7 miliar,” jelas Hari kepada Republika, Kamis.
Dia menjelaskan, wilayah Jakarta Selatan memang mendapatkan porsi yang lebih banyak. Hal itu ditujukan untuk mengejar keberlangsungan kawasan "Transit Oriented Development" (TOD), melengkapi transportasi kereta MRT dan Bus Rapid Transit.
“Sehingga jumlah total panjang trotoar yang akan dibangun pada 2019 ini adalah sepanjang 71.250 meter persegi,” jelas Hari.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengajak masyarakat DKI untuk lebih banyak menggunakan kaki untuk bertransportasi. “Karena kita tahu, sesungguhnya alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap kita adalah kaki. Tapi kita cenderungnya menggunakan alat transportasi yang lain,” ujar Anies beberapa waktu lalu.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk perbanyak berjalan kaki. Dia pun berkomitmen untuk membangun trotoar yang lebih banyak lagi.
Salah satunya adalah, dia akan meneruskan pembangunan trotoar di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. “Dan beberapa jalan protokol, menjadi percontohan pemanfaatan trotoar untuk pejalan kaki,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
