REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora ) Imam Nahrawi, Kamis (24/1). Dia diperiksa untuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi soal suap penyaluran bantuan dari pemerintah lewat Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018 .
Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan merinci materi pemeriksaan. Namun ia mengatakan pemeriksaan menyangkut barang bukti yang disita KPK sebelumnya.
"Salah satunya tentu perlu kami klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari ruangan Menpora pasca penggeledahan lalu. Untuk materi lainnya belum bisa disampaikan, karena pemeriksaan masih berjalan," katanya pada wartawan, Kamis (23/1).
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu yaitu sebagai pemberi Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH ) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA ). Adapun sebagai penerima adalah Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL ) , Adhi Purnomo (AP ) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Kemenpora serta Eko Triyanto (ET ) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga.
KPK menduga Mulyana , Adhi Purnomo dan Eko Triyanto memperoleh pemberian sekitar Rp 318 juta dari pejabat KONI menyangkut hibah pemerintah kapada KONI lewat Kemenpora. Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018. Rizky Suryarandika
Sementara, Imam Nahrawi usai diperiksa selama lima jam menjelaskan dirinya diberi pertanyaan seputar mekanisme masuknya proposal dana hibah dan posisi.
"Yang pasti saya jelaskan tentang mekanisme setiap surat dan pengajuan yang bersumber dari masyarakat. Tentu saya menjelaskan semuanya, bagaimana mekanismenya dan mekanisme itu harus mengikuti peraturan, Undang-undang dan mekanisme yang berlaku disetiap Kelembagaan Pemerintah," kata Imam, usai diperiksa, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/1).
Ia juga mengatakan kepada KPK, pengajuan surat-surat tersebut sudah berjalan dengan ketentuan yang berlaku dan pasti tercatat dengan baik di sekretariatan atau bagian tata usaha. "Tentu itu melewati proses pengolahan yang begitu mendalam dan diversifikasi dan seterusnya," kata dia lagi.
Ditanya soal apakah dirinya membaca proposal yang masuk, Imam tidak menjawab secara tegas. Namun, ia mengungkapkan semuanya sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing menurut peraturan yang berlaku. Ia menjelaskan, untuk menangani proposal menurut Undang-undang sudah ada tugas yang jelas.
Dijelaskan Imam, dalam Undang-undang ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggatan, dan juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh penerima anggaran dan penerima batuan. Ia menambahkan, tugas menteri bukan hanya mengurusi soal masuknya proposal dan pengurusannya sudah dilakukan oleh unit teknis.
"Tugas menteri itu kan tidak hanya soal proposal, banyak tugas-tugas lain. Makanya itu ada yang namanya Sekretaris, tugas kementrian ada jug deputi, asdep," kata dia menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
