Sabtu 19 Jan 2019 22:24 WIB

Wali Kota Cirebon Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Fungsionaris Demokrat menilai langkah Azis tak beretika.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Teguh Firmansyah
 Presiden Jokowi meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqom di Garut, Jawa Barat, Kamis (18/1).
Presiden Jokowi meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqom di Garut, Jawa Barat, Kamis (18/1).

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, menyatakan dukungannya kepada calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sikapnya itu berseberangan dengan partai politiknya Partai Demokrat.

Deklarasi dukungan itu dilakukan oleh Azis di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon, Sabtu (19/1). Hadir pula Ketua DPW  Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa dan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cirebon, yang juga Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati.

Sebelum menyatakan dukungannya, Azis menekankan bahwa sikapnya itu bukanlah sebagai Wali Kota Cirebon. Namun, sebagai pribadi seorang warga negara.

"’Saya datang di hari libur, tidak menggunakan fasilitas negara sedikitpun. Ini murni sikap Nashrudin Azis sebagai warga negara,’’ tegas pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Kota Cirebon itu.

Ditanya mengenai alasannya memilih capres nomor urut satu, Azis menilai, Presiden Jokowi selama ini telah bekerja untuk membantu meningkatkan perekonomian. Dia menambahkan, membangun Indonesia pun tidak bisa dilakukan dengan singkat sehingga harus diberikan kesempatan untuk kedua kalinya memimpin Indonesia.

Azis menyadari, sikapnya itu mengandung konsekuensi dari Partai Demokrat.  Namun ia tetap yakin, kader Demokrat memiliki jiwa yang besar.

 Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, mengaku kecewa atas sikap politik Nashrudin Azis yang berseberangan dengan partainya. Namun, ia menghormati pilihan Azis. "Kecewa pasti ada, tapi kami bisa menghormati sikap pribadi beliau (Azis)," ujar pria yang akrab disapa Andru tersebut.

Fungsionaris DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, bahkan menilai langkah Azis itu tidak beretika. Menurutnya, DPP Partai Demokrat sudah memerintahkan anggotanya untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. ‘’Untuk sanksi, itu urusan DPP,’’  kata Herman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement