Ira Koesno: Tema yang kedua Hak Asasi Manusia dan penonton serta warganet usai jeda kami akan kembali masuk ke dalam segmen pedalaman visi dan misi masing-masing pasangan calon. Namun kali ini di bidang korupsi dan terorisme.
Moderator debat pertama pasangan capres-cawapres, Ira Koesno (kanan) dan Imam Priyono (kiri).
Sekali lagi ini adalah debat dan bukan pidato adu gagasan pemikiran dan argumentasi harusnya.
Sekarang kita memasuki ke tema korupsi dan nepotisme. Mohon maaf, korupsi dan terorisme. Dan peraturannya masih tetap sama dengan segmen sebelumnya dan pertanyaan ya saya lagi kami mengingatkan hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali. Kami berharap dalam debat kali ini narasi kuat dan fundamental hadir di tengah ruang publik.
Imam Priyono: Di meja saya sudah ada lima buah amplop dari huruf A hingga huruf E. Kemudian pilihan akan diambil kembali oleh masing-masing paslon dan akan dibantu oleh Ira Kusno. Ira menuju yang pertama ke pasangan 01 kami persilakan.
Ira Koesno: Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Silakan siapa yang mau mengambil. Saya ditunjukkan pak ya. A, amplop A, saya langsung ambil amplop A. ini amplopnya masih tersegel dan saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Baik, saya hanya bacakan sekali mohon diperhatikan.
Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini. Waktunya dua menit di mulai saat Anda berbicara.
Joko Widodo: Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan sederhana dengan standar-standar yang jelas dan untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyedia dan sistem di dalam sistem kepartaian kita. Sehingga pemilu menjadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu sehingga kita harapkan, kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi.
Dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini jabatan-jabatan, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur dan seterusnya, kita akan dapatkan putra-putri terbaik karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Contoh rekrutmen ASN kita PNS kita bila pasar terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus. Makasih.
Imam Priyono: Waktu habis kami persilakan paslon 02 menanggapi. Waktunya satu menit.
Prabowo Subianto: Ya jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah
yang lebih konkrit praktis dan segera. Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya delapan juta.
Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar berniat untuk memperbaiki itu kita segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan kebutuhan kampanye, sebagai contoh TV adalah milik rakyat dunia maya jadi enggak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV. Demikian juga radio demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu harus...
Imam Priyono: Waktunya habis.
Prabowo Subianto: Yak terima kasih.
Imam Priyono: Selanjutnya saya persilakan kembali ditanggapi. Waktunya satu menit.
Joko Widodo: Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya berikan contoh saya sendiri, pada saat pemilihan wali kota saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Pak Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu, ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang, memerlukan proses yang panjang.
Artinya apa pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tanpa mengedepankan finansial.
Tim Kampanye Nasional Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin hadir pada debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).
Imam Priyono: Waktunya habis. Sebelum kami melanjutkan, kami mengingatkan untuk para pendukung khususnya 02 mohon kami berharap saling menjaga dan saling menghormati. Dan selanjutnya kami akan menuju ke sesi dua tema korupsi dan kami persilakan Ira menuju ke poslon 02.
Ira Koesno: Pak Prabowo, Pak Sandi silakan yang akan mengambil. Ditunjukkan Pak Sandi ke kamera ya, saya bisa minta.
Imam Priyono: Amplop D. Baik masih tersegel. Mohon disimak saya hanya baca
kan satu kali.
Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi. Waktunya dua menit.
Prabowo Subianto: Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri para birokrat-birokrat itu kurang,
tidak realistis, kalau saya memimpin negara ini pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis kemudian bertanya uangnya dari mana. Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 persen, bahkan lebih rendah, kita kembalikan ke minimal 16 persen tax ratio. Berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 mil tiap dolar lebih.
Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan kebutuhan dia kalau dia masuk korupsi yang kita harus tindak sekeras-kerasnya ya. Kalau perlu kita contoh tindakan tindakan drastis negara-negara lain kita taro mungkin suruh tambang pasir di pulau yang terpencil terus-menerus mungkin. Jadi kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan.
Tidak masuk akal pejabat begitu penting penghasilannya sedikit, tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat dengan segala senjata instrumen perangkat yang kita miliki. Inspektorat pengawas-pengawas tadi saya sebut kejaksaan, polisi, KPK kami akan perkuat. KPK kami akan bikin KPK jika di daerah-daerah di provinsi-provinsi kami akan tambah anggaran KPK. KPK harus menjadi penegak antikorupsi di Republik Indonesia ini.
Imam Priyono: Masih ada waktunya.
Sandiaga Uno: Benahi pencatatan dan aset negara penting.
Imam Priyono: Selanjutnya kami persilakan paslon no 1 untuk menanggapi. Waktunya satu menit.
Joko Widodo: Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo karena kita tahu kita tahu gaji di ASN kita PNS kita sekarang ini, menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting buat saya sekarang adalah perampingan birokrasi kemudian ada mekanisme sistem rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit sistem mutasi bidang promosi sesuai dengan kompetensi,sesuai dengan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak.
Dan kemudian yang kedua juga ada pengawasan internal yang kuat di penting sekali pengawasan internal dan juga tentu saja pengawasan eksternal baik dari masyarakat baik dari media saya kira penting sekali baik dari komisi ASN penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih. Terima kasih.
Imam Priyono: Selanjutnya kami persilakan kembali untuk paslon 02 memberikan tanggapan.
Prabowo Subianto: Ya saya kira terus masalahnya yang saya lihat saya pelajari dari
kasus banyak negara adalah tadi walaupun ada tunjangan ada macem-macem yang disebut untuk kinerja, tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka. Jadi di situlah terjadi sikap ragu-ragu dan sikap tidak kuat mental mendapat godaan tawaran tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum.
Sandiaga Uno: Ya dengan membenahi pencatatan aset negara saya pengalaman waktu di DKI bahwa kita bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian itu digunakan dengan memotivasi para ASN menggunakan teknologi informasi. Kalau kita sudah tahu aset kita mungkin akan lebih sulit untuk di korupsi ke depan.
Imam Priyono: Waktunya habis. Demikian tadi untuk tema korupsi telah selesai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
