REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi mekanisme debat calon presiden berikutnya. Hidayat berharap debat-debat capres maupun calon wakil berikutnya tidak seperti debat perdana calon presiden 2019, Kamis (17/1) semalam.
Ia mengatakan debat perdana itu dikritik banyak pihak. "Saya berharap debat berikutnya KPU mengoreksi dan tidak lagi melaksanakan debat dengan cara seperti tadi malam," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1).
Menurut Hidayat, debat yang ditampilkan kedua pasangan calon baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga tidak lebih baik dibandingkan debat capres 2014 lalu. Menurutnya, kedua pasangan calon tidak memenuhi harapan publik untuk mengeksplorasi jawaban terkait tema debat yakni hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi dan terorisme.
Jawaban dan pernyataan paslon dinilai terpaku dalam kisi-kisi yang diberikan KPU kepada tim sukses. Hal ini, Hidayat mengatakan, makin mengkonfirmasi ketidaksetujuan publik tentang pemberian kisi-kisi debat capres.
"Sejak dulu kan kita sudah kritisi, jangan ada kisi kisi, jangan ada pembocoran soal, ternyata semuanya dalam tanda kutip kecewa. Menurut saya debat 2014 masih lebih greget ketimbang debat tadi malam," ujar Hidayat.
Kendati demikian, Politikus PKS tersebut menilai pasangan Prabowo-Sandiaga lebih baik dalam debat capres semalam. Menurutnya, dari segi substansi, pernyataan Prabowo-Sandiaga mengkonfirmasi kritik publik atas janji-janju Jokowi saat kampanye capres 2014 lalu.
"Kalau dari segi konten tentu saya berada di pihak BPN. saya di pihaknya Pak prabowo, itu mengkonfirmasi penagihan publik terhadap janji janji Pak Jokowi itu justru dikonfirmasi Pak Jokowi sendiri," kata Hidayat.