REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cawapres KH Ma'ruf Amin bersama pasangan capres Joko Widodo akan menyampaikan pernyataan dengan santun dalam acara debat Capres-Cawapres tahap pertama yang diselenggarakan KPU di Jakarta pada Kamis (17/1) malam. Dan, Ma'ruf Amin siap menyelinginya dengan guyonan-guyonan khas Nahdlatul Ulama (NU).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan KH Ma'ruf Amin adalah seorang intelektual dan berlatar belakang kiai. Sehingga, pernyataan-pernyataannya akan santun dan diwarnai oleh humor gaya kiai NU.
''Kiai Ma'ruf merupakan sosok tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dengan memiliki kemampuan analogi yang tinggi,'' kata Hasto kepada pers di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu. ''Kiai Ma'ruf memiliki karakter melakukan guyonan khas NU yang dipersiapkan dalam debat besok.''
Pasangan nomor urut satu ini akan menjadikan acara debat capres-cawapres tahap pertama ini sebagai momentum untuk menunjukkan sebagai pemimpin rakyat yang amanah. Menurut Hasto, Jokowi-Ma'ruf adalah pemimpin rakyat yang berasal dari rakyat. Mereka sangat memahami kondisi rakyat yang menginginkan kehidupan tenang, damai, dan jauh dari ancaman.
Sebagai pemimpin rakyat, menurut Hasto, Jokowi-Ma'ruf sangat memahami kondisi psikologis dan sosial masyarakat. ''Sehingga mereka akan menyampaikan pernyataan yang santun dan membangun optimisme, bukan dengan kata-kata kasar dan mewacanakan pesimisme,'' katanya.
Lawan dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini sudah sangat siap dan menyatu dalam debat pada Kamis malam nanti. Jokowi-Ma'ruf akan mengedepankan hal-hal prinsip dan fundamental dalam debat, tapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan arus balik atas dinamika yang muncul di lapangan.
Hasto menjelaskan, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin akan menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan apa yang telah dilakukannya untuk membangun bangsa dan negara. ''Pak Jokowi sudah banyak melakukan prestasi yang hasilnya dirasakan oleh rakyat,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika