REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berharap ada langkah progresif pemberantasan kotupsi dalam isu debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dengan tema pemberantasan korupsi, HAM dan penegakan hukum. Berkaca pada debat pilpres 2014 lalu, menurut Emerson, tidak pernah ada langkah konkrit pemberantasan korupsi oleh pasangan calon (paslon).
"Apa yang disampaikan sangat normatif. Tidak pernah ada langkah konkrit dan progresif apa yang ingin dilakukan untuk pemberantasan korupsi secara masif," kata Emerson saat diskusi 'Bedah Visi Misi Capres Cawapres' Rabu (16/1).
Alhasil menurut dia, capaian pemberantasan korupsi Indonesia sejak awal era Reformasi tidak banyak berubah. Ia menyebut indeks persepsi korupsi Indonesia masih di nilai 'D' dengan angka 33 dari skala 100, sedangkan di awal reformasi di angka 20an. "Jadi peningkatannya tidak signifikan," katanya menambahkan.
Hingga saat ini korupsi kepala daerah dan Anggota DPR/DPRD masih mendominasi kasus korupsi yang ditangani KPK. Belum lagi korupsi yang melibatkan mafia peradilan dan birokrasi. Bahkan yang minim tersentuh adalah korupsi terkait perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Padahal, kata dia, KPK sebagai satu-satunya lembaga andalan pemberantasan rasuah, terus meneru menghadapi upaya pelemahan. "Ini semakin membuat pemberantasan korupsi di Indonesia jalan di tempat, dan masih belum berdampak signifikan," terangnya.
Ia juga mengkritisi capres cawapres yang menempatkan program pemberantasan korupsi belum pada skala prioritas, bila dibandingkan dengan program-program ekonomi. Program pemberantasan korupsi, sebut dia, hanya dijadikan program formalistik semata.Disisi lain masih dijumpai penempatan politisi dengan berbagai kepentingannya di jabatan strategis penegakkan hukum.
Seperti yang saat ini terjadi di jabatan Jaksa Agung yang juga menjadi kader Nasdem. "Langkah ini membuat pemberantasan korupsi 4 tahun Jokowi terkesan kurang serius. Karena kasus kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian kerap tak sesuai harapan," katanya.
Ia memberi contoh konkrit, bagaimana capres dan cawapres mampu mengantisipasi korupsi di tengah politik biaya tinggi yang dalam demokrasi Indonesia saat ini. Sedangkan politik biaya tinggi tersbut, telah terbukti membuat kepala daerah hingga anggota DPR/DPRD terlibat dalam praktek korupsi.
ICW berharap pada debat perdana paslon capres dan cawapres, Kamis (17/1) malam nanti, ada program detail pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. Langkah progresif hingga rincian dan targrt ini, menurut Emerson dibutuhkan untuk semakin memperbaiki kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika