REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Gerindra, Desmond J Mahesa menilai munculnya kembali isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tak akan merugikan Capres 02 Prabowo Subianto. Menurutnya, kubu Capres 01 Joko Widodo lah yang mesti khawatir.

Desmond merujuk pada debat Pilpres 2014 saat Prabowo ditanya oleh Jusuf Kalla. Prabowo, kata dia sebenarnya bersedia mengungkapnya. Tapi kemudian Jusuf Kalla tak lagi bertanya.

"1998 sebenarnya posisi hari ini lebih menguntungkan Prabowo dari petahana. Pada saat debat lalu inget enggak JK ungkit tentang kasus penculikan, Prabowo cuma bilang apakah kita harus bongkar di sini? siap kita bongkar di sini? habis itu JK tidak melanjutkan lagi pertanyaannya ke Prabowo," katanya pada wartawan saat ditemui dalam perayaan Peristiwa MALARI di Taman Ismail Marzuki, Selasa (16/1).

Desmond menyebut sejumlah pejabat yang berkaitan pada peristiwa 1998 ada di pihak Jokowi. Salah satunya Menkopolhukam Wiranto.

"Ada semua orang di sana. Jadi kalau mau bicara pemahaman tentang sistem komando yang bertanggung jawab tentang kasus yang lalu ya bukan Prabowo, tapi Wiranto," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Ia merasa munculnya wacana peristiwa pelanggaran HAM masa lalu tak akan menggerus elektabilitas Prabowo. Sebab ia optimistis Prabowo sudah lebih siap memenangi Pilpres 2019.

"Kalau dibuka semua oleh Prabowo, pemerintah bisa jalankan atau tidak? Mau jalankan proses penegakan hukumnya enggak? karena yang berdampak luas dan ketegasan Jokowi untuk hadapkan orang-orang yang hari ini ada di lingkaran dia para pensiunan jenderal masa lalu," ujar Desmond.

Ikuti Whatsapp Channel Republika