REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe memprediksi pelaksanaan pemilu legislatif 2019 di Bumi Cenderawasih berpotensi konflik. Sebab, sejumlah wilayah masih menggunakan sistem noken atau pemilihan yang diwakili oleh tokoh masyarakat.
"Sebab dalam pilkada pun sistem noken ini sering kali menjadi hal yang diperdebatkan bahkan sampai kepada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya di Jayapura, Sabtu (12/1).
Menurut Lukas, untuk kursi DPR RI, seluruh calon wakil rakyat yang ada di tanah ini akan memperebutkan 10 kursi dari daerah pemilihan (dapil) Papua. Jumlah tersebut diperebutkan oleh 16 partai politik.
"Sehingga diprediksi jika terjadi konflik dapat mengakibatkan korban jiwa, pasalnya terlihat seperti itu," ujarnya.
Untuk itu, Lukas berharap seluruh warga Papua dapat menjaga keamanan dan kedamaian dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2019 tersebut. "Beda halnya dengan pilpres, Papua sudah mengikat suaranya untuk satu calon presiden sehingga kemungkinan untuk terjadi konflik tidak ada," katanya lagi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan wilayah Papua memiliki potensi konflik saat pileg dan pilpres 2019. Selain itu, kerawanan juga berpotensi di dapil-dapil.
"Peta tentu menjadi atensi di Papua karena masih memiliki sistem pemilihan yang menggunakan noken, di daerah pegunungan masih ada kelompok-kelompok bersenjata, ini jadi atensi dari panglima dan saya, kemudian dari daerah lain, selagi TNI dan Polri kompak ini akan aman-aman saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
