REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun manajemen pencegahan bencana untuk 2019. Diah mengatakan manajemen pencegahan bencana sebagai tindaklanjut dari prediksi BNPB bahwa lebih 2.500 bencana yang akan terjadi pada 2019. Menurut Diah, BNPB perlu memilah jenis bencana dari kategori skala kecil hingga besar
"Kalau bencana yang besar apa kesiapan kita, kalau bencana kecil apa yang harus dikoordinasikan dengan Pemerintah daerah apa yang harus dilakukan pemda, nah ini manajemennya manajemen pencegahan bencana," ujar Diah saat rapat Komisi VIII DPR dengan BNPB di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).
Menurutnya, BNPB perlu mengelompokkan jenis bencana yang harus ditangani secara nasional, termasuk kesiapannya. Hal itu dilakukan agar saat terjadi bencana berskala nasional, koordinasi bisa langsung dilakukan.
"Jadi tidak nanti kalau ada bencana saling tunjuk lagi, nggak enak," ujarnya.
Politikus PDIP itu juga menginginkan BNPB menyampaikan gambaran umum tentang penanggulangan bencana dan kebutuhan peralatan untuk penanganan bencana. Sehingga, DPR dapat mengetahui secata utuh dan bisa mengupayakan realisasi kebutuhan tersebut.
"Misalnya peralatan rusak untuk early warning sistem ini kondisinya bagaimana. idealnya apa yang harus diperbaiki, kalau bajet saya kira bisa disusul sesuai urgensinya dan bertahap. operasional bajet tahunan dan investasi ubtuk peningkatan kapasitas BNPB," kata Diah.
Diah juga menyoroti belum semua Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran kebencanaan dalam APBD daerahnya, termasuk keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"BPBD kalau diliat baru yang punya 80 persen yang sudah BPBD tapi belum semua. Nah koordinasi dengan Pemda nggak semua Pemda hari ini sadar dengan kondisi rawan bencana daerah masing-masing sehingga anggarannya normatif," ujar Diah.
Ia menekankan kesadaran itu penting agar tidak semua bencana dilimpahkan ke BNPB.
"Jangan kalau ada bencana menurut saya nggak fair semua bebannya ada di BNPB karena namanya Badan Nasional Bencana. Jadi BNPB memang bukan satu-satunya kanalisasi persoalan bencana," kata Diah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
