Senin 07 Jan 2019 17:45 WIB

Tahun Pemilu, Jokowi Minta Stabilitas Keamanan Dijaga

Pemerintah bersama Bawaslu dan Polri juga telah menyusun indeks kerawanan pemilu.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Muhammad Hafil
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana di atas pesawat kepresidenan
Foto: antara
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana di atas pesawat kepresidenan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tahun pemilu ini. Berkaca dari penyelenggaraan pilkada serentak, ia pun yakin, aparat keamanan dapat menjaga stabilitas keamanan saat pilpres nanti.

"Karena kita memasuki tahun pemilu, jaga stabilitas keamanan, ketertiban harus terus dijaga dengan baik. Kita tahu, di tahun 2018, kita telah membuktikan mampu menyelenggarakan 171 Pilkada serentak dengan aman dan damai," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Program dan Kegiatan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1).

Dengan pengalaman demokrasi yang panjang, Presiden pun optimisitis pesta demokrasi di tahun 2019 ini dapat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis.

"Saya yakin dengan pengalaman yang ada, pengalaman  panjang dalam berdemokrasi, Insya Allah, pemilu legislatif, pemilu presiden secara serentak di tahun 2019 akan berlangsung aman, damai, dan demokratis," ujarnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan arahan presiden agar jajarannya berhati-hati dalam menghadapi tahun politik ini. Presiden, kata Wiranto, meminta agar seluruh jajarannya mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan lancar.

"Betul tadi Presiden telah mengarahkan supaya hati-hati ya, untuk menghadapi tahun politik ini tentunya kita hadapkan kepada pemilu 2019 tahun ini untuk pemilu serentak, pemilu legislatif presiden dan wakil presiden," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Lebih lanjut, pemerintah bersama dengan Bawaslu dan Polri juga telah menyusun indeks kerawanan pemilu di setiap daerah. Dengan adanya indeks kerawanan pemilu tersebut, maka pemerintah dapat memetakan wilayah mana saja yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi.

"Kita sudah mengidentifikasi kir-kira di soal apa kerawanan itu. Mulai sekarang kita mulai bertahap mencoba mentralisir kerawanan itu. Sehingga pada saat nanti hari H nya, kita harapkan indeks kerawanan pemilu di semua daerah itu rendah," ujarnya.

Menurut Wiranto, untuk menciptakan situasi yang kondusif selama tahun politik ini, maka seluruh pihak yang terlibat harus bekerja sama, baik KPU, Bawaslu, DKPP, pimpinan parpol, para konstentan, serta masyarakat. Mereka, lanjutnya, memiliki tanggung jawab yang sama agar pesta demokrasi berjalan lancar dan damai.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement