REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR kembali mendesak Pemerintah Indonesia bersikap atas penindasan Pemerintah Cina terhadap muslim etnis Uighur di Xinjiang, Cina. Dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa persidangan III 2018-2018, Senin (7/1), sejumlah anggota kembali berinterupsi persoalan muslim Uighur yang menurutnya masih minim respon dari Pemerintah.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto membandingkan sikap Pemerintah Indonesia saat bersikap atas penindasan Rohingya di Myanmar berbeda saat penindasan muslim Uighur.

"Saya kira pemerintah sangat sigap bahkan mengutus utusan khusus Menlu (ke Rohingya) tapi hari ini saya belum dengar itu," ujar Yandri di Ruang Paripurna DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).

Ia pun meminta Pimpinan DPR dan juga anggota DPR untuk mendesak Pemerintah Indonesia bersikap atas kekejaman terhadap muslim etnis Uighur di Xinjiang, Cina.

"Kita minta kepada semua pihak termasuk pemerintah Indonesia atau pun Kedubes indonesia di Beijing, termasuk pimpinan DPR dan kita semua untuk mengutuk itu," kata Politikus PAN tersebut.

Hal sama diungkapkan Anggota DPR dari Fraksi PPP Lena Maryana Mukti dalam interupsinya di Ruang Paripurna DPR. Lena mengatakan langkah Pemerintah terkait Uighur hanya sebatas pada meminta penjelasan ke Pemerintah Cina dan belum penegasan sikap

"Kita ketahui Pemerintah baru pada langkah minta penjelasan ke Pemerintah Cina dan kami sebagai anggota komisi I secara individual juga sudah menyatakan sikap untuk meminta Pemerintah cina melalui Kedubes (Cina) di Jakarta untuk menjelaskan secara keseluruhan situasi dan kondisi muslim Uighur di Tiongkok," kata Lena.

Ketua DPR Bambang Soesatyo yang merespon interupsi dari sejumlah anggota DPR pun mengamini sikap DPR yang mengutuk keras tragedi kemanusiaan muslim Etnis Uighur di Cina tersebut. Menurutnya, melalui Komisi I DPR yang membidangi luar negeri, Bambang telah menugaskan agar mendesak Pemerintah Indonesia bersikap tegas atas penindasan muslim Uighur.

"Kami sudah mengutuknya pimpinan di masa sidang lalu dan kita mendorong Komisi I untuk memanggil Menlu dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan sikap atau memberikan respon atas tragedi sodara sodara kita di belahan dunia sana," kata Bamsoet.

Fauziah Mursid

Ikuti Whatsapp Channel Republika