REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintahannya untuk bekerja keras menyikapi potensi defisit anggaran pada 2019 senilai Rp 300 miliar.
"Sudah dipetakan beberapa sektor yang perlu digenjot, semisal parkir, penataan ruang, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lainnya," kata Rahmat Effendi di Bekasi, Rabu (2/1).
Menurut dia, krisis keuangan yang dialami Pemerintah Kota Bekasi pada 2018 menyisakan utang senilai Rp 300 miliar lebih untuk ditutup pada kuartal awal 2019. Seluruh pegawai, baik aparatur sipil negara maupun non ASN, didorong untuk langsung bekerja keras sejak Januari 2019 bergulir.
Wali Kota Rahmat Effendi menyebutkan, kekurangan dana untuk pembiayaan program-program Pemkot Bekasi berhasil ditekan sepanjang Desember 2018. "Semula perkiraan akan kurang Rp 470 miliar, tapi berkat upaya terus-menerus aparatur hingga penutupan tahun, angkanya bisa ditekan hingga hanya Rp 300 miliar lebih," ujarnya.
Program Pemkot Bekasi di tahun 2018 yang terealisasi hanya berkisar 70 persen akibat situasi keuangan daerah yang mengalami 'turbulensi' sejak pertengahan 2018. "Tapi realisasi yang tidak maksimal ini tidak semata dikarenakan situasi anggaran, tapi ada juga beberapa program yang tidak terlaksana dikarenakan gagal lelang," katanya.
Kegiatan gagal lelang itu di antaranya relokasi Markas Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang sudah dua kali dilakukan lelang, tapi belum berhasil. Rahmat pun mendorong seluruh aparaturnya untuk langsung bekerja keras menghimpun pendapatan untuk mengisi kas daerah.
Seluruh pegawai diminta untuk memperlihatkan kinerja optimal sesuai pakta integritas yang sudah disepakati sejak tiga tahun terakhir.
"Kalau pegawainya konsisten dengan pakta integritas yang disepakati bersama, maka kondisi keuangan Pemkot Bekasi bisa pulih lebih cepat," katanya.
Rahmat menargetkan, situasi keuangan daerah bisa kembali pulih pada periode Mei atau Juni 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
