REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebutkan, kabar aparat TNI menyandera sekelompok pejabat daerah di Kabupaten Nduga, Papua, merupakan kabar bohong. Aidi menerangkan, TNI bersama dengan masyarakat dan pejabat daerah justru melakukan perayaan Natal di lokasi tersebut.

"Yang jelas itu kan berita hoaks yang tidak bertanggung jawab. Yang disebut dalam berita itu kan korbannya para pejabat. Itu kan orang-orang terbuka bisa diklarifikasi," jelas Aidi melalui sambungan telepon kepada Republika.co.id, Rabu (2/1).

Ia menambahkan, pelaku yang melakukan penyanderaan pada kabar tersebut adalah TNI. TNI, kata dia, juga merupakan institusi terbuka yang siap diklarifikasi kapan saja.

Aidi pun menyebut, ia yakin pembuat kabar tersebut tak dapat mempertanggungjawabkan laporannya itu. "Yang melaporkan itu saya yakin tidak sanggup mempertanggungjawabkan laporannya baik secara moral atau hukum," tutur dia.

Menurut Aidi, yang sebenarnya terjadi pada 24 Desember 2018, TNI-Polri bersama dengan masyarakat dan beberapa pejabat melaksanakan perayaan Natal di Kabupaten Nduga. Kemudian, pada 29 Desember 2018, perayaan Natal bersama tersebut kembali dilakukan, kali ini di Distrik Yal, Nduga, Papua.

Selain merayakan Natal bersama, di sana juga dilakukan pengobatan massal dan pembagian sembako. Kegiatan tersebut sekaligus digunakan untuk mengajak masyarakat yang masih mengungsi ke hutan agar kembali ke kampung halaman untuk hidup normal seperti biasanya.

"Jadi itu faktanya yang diputarbalikkan sangat absurd. Sekelompok pejabat disandera oleh institusi TNI. Ini kan lucu sekali," jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)/ Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom menuding aparat TNI Polri menyandera rombongan Pemerintah daerah Nduga di distrik Yigi, Papua. 

"Jumlahnya mungkin puluhan, karena rombongan tim yang disandera," ujar Sebby melalui pesan tertulis, Selasa (1/1).

Sebby menyebut, dalam rombongan tersebut, terdapat Ketua I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga. Sebby, menyebut, pada 28 Desember 2018, rombongan tim melakukan perjalanan dari Wamena sekitar pukul 10.30 WIT menuju Yigi. 

Saat sedang berada di Mbua, kata Sebby, rombongan disandera oleh TNI-Polri yang berjaga di daerah tersebut. Menurut dia, Puluhan orang itu disandera, karena tidak memiliki surat izin. "Dan sampai hari ini masih disandera di sana," ujar dia. 

Rombongan pemerintah itu bergerak untuk mengumpulkan warga Yigi, Nitkuri, dan Mugi yang lari ke hutan setelah terjadi kontak senjata dengan TNI-Polri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika