REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan pemilih yang menjadi korban bencana sunami Selat Sunda bukan hanya dari Banten dan Lampung. KPU memastikan semua pemilih yang meninggal dunia akan dihapus dari DPT Pemilu 2019.
"Dari konfirmasi terakhir yang telah kami terima, korban bencana itu tidak hanya dari satu daerah saja. Ada yang dari Banten, kemudian Lampung, kemudian Jakarta, Jawa Tengah. Artinya tidak hanya dari dua daerah yang secara langsung terdampak bencana," ungkap Viryan ketika dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Meski demikian, Viryan mengakui jika korban meninggal dunia mayoritas berasal dari Banten dan Lampung. Untuk mencatat para pemilih yang meninggal dunia ini, KPU sudah berkoordinasi dengan instansi terkait.
Data yang nanti terkumpul akan dicek ke masing-masing provinsi. "Misalnya dari Banten berapa yang meninggal, kemudian Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan sebagainya berapa yang meninggal. Nanti, baru kami serahkan datanya (kepada KPU daerah masing-masing)," papar Viryan.
Menurut Viryan, data pemilih yang diketahui meninggal dunia sampai saat ini masih terus berkembang. Semua pemilih yang meninggal nantinya akan dicoret dari DPT.
"Pencoretan data pemilih akan dilakukan terhadap korban yang meninggal dunia," tegasnya.
Dia menambahkan, KPU RI sudah menginstruksikan kepada KPU Lampung dan Banten untuk melakukan tiga hal. Pertama, mengidentifikasi jajaran penyelenggara pemilu yang terdampak tsunami Selat Sunda.
Kedua, melakukan identifikasi mandiri korban bencana tersebut. Ketiga, berkoordinasi dengan pihak terkait yang melakukan kegiatan itu.
Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Banten, Wahyul Furqon, memastikan akan ada perubahan jumlah data pemilih pasca musibah tsunami Selat Sunda yang menimpa daerahnya. Perubahan jumlah ini juga tergantung dari jumlah pemilih yang meninggal dunia.
"Yang pasti, data pemilih pasti akan berubah. Paling tidak (perubahan) terjadi di daerah Pandeglang yang secara langsung terdampak tsunami," ujar Wahyul ketika dihubungi Republika, Selasa (25/12).
Dia mengungkapkan setidaknya ada delapan hingga sembilan kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang kemungkinan besar akan mengalami perubahan data pemilih. Untuk pendataan pemilih pascabencana sendiri, kata Wahyul, sudah dilakukan sejak Senin (24/12) kemarin.
Selain mendata pemilih yang menjadi korban bencana, KPU juga melakukan pendataan pemilih yang meninggal dunia. Penyelenggara pemilu yang menjadi korban bencana pun ikut didata oleh KPU Banten.
"Tetapi memang kondisinya kan tidak mungkin kami lakukan pendataan dengan terburu-buru. Sebab kondisi masyarakat masih berkabung dan masih fokus kepada support bantuan untuk para korban," lanjut Wahyul.
Menurut dia, untuk memastikan perubahan data pemilih masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, selain masih menanti pemulihan pascabencana, masyarakat juga masih terpencar di lokasi pengungsian.
Untuk menuju lokasi kejadian dan lokasi pengungsian juga diakuinya tidak mudah. Wahyul memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mendata masyarakat dan mencatat perubahan data pemilih bisa mencapai tiga hingga empat pekan.
Wahyul berharap, seluruh proses itu bisa selesai sebelum akhir Januari 2019. "Yang bisa kami pastikan yakni soal penghapusan data pemilih yang meninggal dan memindahkan lokasi TPS yang terganggu akibat bencana alam ini. Sementara itu, untuk berapa jumlah perubahan data pemilih, itu tergantung jumlah korban meninggal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika