REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Muhammadiyah menyadari bahwa bencana lingkungan yang telah terjadi di Tanah Air seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, degradasi lahan, hilangnya keragaman hayati, polusi udara dan air, serta bencana-bencana lainnya, adalah akibat dari perilaku dan perbuatan manusia. Hal ini merupakan cerminan akhlak pelakunya.
Sehingga permasalahan lingkungan bukanlah semata-mata permasalahan teknis dan penyelesaiannya tidak mungkin hanya dengan pendekatan teknis semata. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhjidin Mawardi, dalam pernyataan sikap Muhammadiyah tentang bencana lingkungan dalam jumpa pers Diskusi Publik 'Refleksi Akhir Tahun dan Pernyataan Sikap: Bencana Lingkungan Hidup di Indonesia', di Hall 4 Baroroh Baried, Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
Pembicara lain dalam diskusi publik ini adalah Rahmawati Husein dari Lembaga Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana PP Aisyiyah, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, dan Ahmad Sarwadi dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah
Lebih lanjut, Mujidin menilai penyelesaian permasalahan dan bencana lingkungan diperlukan pendekatan yang serba cukup, dimulai dengan melakukan perubahan cara pandang masyarakat tentang alam lingkungannya. Untuk itu dibutuhkan revolusi moral agar terjadi perubahan sikap, perilaku dan gaya hidup (akhlak) masyarakat yang harus dengan sebuah gerakan perubahan masyarakat dan seluruh komponen masyarakat.
"Gerakan penyadaran dan perubahan lingkungan di masyarakat ini bisa dilakukan melalui dakwah dan pendidikan lingkungan kepada jutaan siswa dan mahasiswa di lembaga pendidikan yang ada di Tanah Air, serta kepada pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat," jelasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammadiyah bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Muhjidin menambahkan bencana lingkungan seperti bencana hidro-meteorologis (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) yang akhir-akhir ini telah terjadi sudah mengancam kehidupan bangsa dan sudah sampai pada tahap yang serius dan darurat.
Sampah juga termasuk bencana lingkungan yang mengancam kehidupan di muka bumi ini. Maka itu, Muhammadiyah mendorong agar pemerintah dan seluruh jajarannya untuk menyatakan bahwa krisis hidrometeorologis dan masalah sampah yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan permasalahan yang serius dan darurat.
"Oleh karena itu memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian darurat dan menyeluruh, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Sementara itu, Kepala BMKG Prof Dwikorita Karnawati menyambut baik kerja sama dengan Muhammadiyah dan berbagai elemen lain. Menurutnya, BMKG selama ini memiliki informasi potensi bencana dan peringatan dini.
Selain itu, paparnya, BMKG juga membuat bahan edukasi terkait meteorologi, klimatologi dan geofisika. Informasi dan bahan edukasi ini tidak hanya untuk mencegah terjadinya bencana tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh petani/nelayan sebagai panduan misalnya kapan mereka bisa mulai menanam padi atau mencari ikan.
“Kami memiliki data-data misalnya kapan akan terjadi siklon, bila terjadi gempa apakah berpotensi tsunami atau tidak dan lain-lain. Tetapi kami tidak punya wewenang untuk mengeksekusi," ujar dia.
Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Muhammadiyah. Terlebih, kata Dwikorita, Muhammadiyah memiliki tiga juta relawan dan yang sudah terlatih mencapai 2.000 orang, memiliki 179 perguruan tinggi dan 35 universitas, 4.000 Taman Kanak-kanak, dan 18 ribu sekolah SD hingga SMA. "Jaringan ini sangat penting untuk menyampaikan informasi sehingga bisa langsung sampai ke masyarakat,” jelasnya.
Menurut Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, Gatot Supangkat, yang terkait dengan bencana lingkungan ini ada tiga pihak, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta (pengusaha). Ia lantas menegaskan sikap Muhammadiyah tentang bencana lingkungan akan disampaikan kepada ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
"Selanjutnya dari ketum PP Muhammadiyah akan disampaikan kepada kementerian terkait serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, serta amal usaha Muhammadiyah agar bisa ditindaklanjuti," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
