REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk segera membeli alat pendeteksi dini tsunami. Meskipun pernyataan tersebut dinilai terlambat, namun setidaknya presiden menegaskan bahwa alat pendeteksi tsunami menjadi prioritas bagi BMKG agar kejadian yang terjadi di Selat Sunda pada Sabtu (22/12) lalu tidak kembali terjadi.

"Adanya perintah presiden sekarang, kita berharap bahwa semua yang terkait tidak hanya presiden dalam hal ini Menkeu, Bapenas, BMKG atau pun instansi terkait lainnya, harus saling mengisi, jangan sampai kepentingan BMKG itu diabaikan Menkeu karena sangat fatal, vital, kebutuhannya prioritas lagi," kata Ridwan saat dihubungi Republika. co.id, Selasa (25/12).

Ridwan mengatakan, BMKG dalam beberapa kali pertemuan dengan Komisi V kerap meminta anggaran untuk pengadaan alat pendeteksi dini tsunami tersebut. Namun hal itu menurutnya kerap tidak mendapat tanggapan yang baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau di Komisi V kepala BMKG sudah beberapa kali menyampaikan itu," ujarnya.

Menurut Ridwan dari segi pendanaan negara siap, hanya saja kemampuan mencari prioritas inilah yang harus diutamakan. Kemampuan pemerintah, Menkeu, Bapenas dalam mengutamakan pembiyaan harus menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak tidak kerepotan setelah bencana terjadi.

"Kalau terjadi gini baru serius orang, harusnya kan alat deteksi itu adalah pencegahan dini. Korban sudah berjatuhan, baru kita mulai berpikir,"

imbuhnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika