REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah Indonesia prihatin dengan penindasan dan kekerasan yang dialami oleh Suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Adapun, sampai saat ini pemerintah belum membuat pernyataan resmi karena masih menunggu laporan dari Kedutaan Besar RI di Beijing yang sudah ditugaskan untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya terjadi.

"Pemerintah sangat prihatin apabila ada pelanggaran HAM, kalau itu terjadi, walaupun pihak Cina selalu membantah tidak demikian, tapi kita prihatin," ujar Jusuf Kalla di kantornya, Kamis (20/12).

Jusuf Kalla mengatakan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah memanggil duta besar Cina untuk Indonesia pada 17 Desember 2018 lalu. Adapun, Retno telah menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap peristiwa yang terjadi di Xinjiang, Cina. Pemerintah tetap mendukung penegakan hak asasi manusia jika terbukti ada tindakan diskriminatif terhadap Suku Uighur.

" Tapi semuanya menunggu laporan dari kedubes kita dan juga follow up dari pemanggilan dubes Cina ke menlu pada tiga hari lalu," ujar Jusuf Kalla.

Pemerintah Indonesia meminta kepada Kedutaan Cina di Indonesia untuk menjelaskan kejadian yang menimpa Muslim Uighur di Xinjiang, kepada masyarakat umum dan ormas-ormas Islam. Di sisi lain, apabila terbukti ada tindak diskriminatif terhadap Suku Uighur, maka Indonesia akan mendukung penegakan hak asasi manusia.

"Pemerintah tetap (mendukung) suatu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) kalau terjadi diskriminatif dalam agama, melanggar ketentuan atau kesepakatan kita terhadap HAM secara internasional yang harus juga ditaati oleh pihak Cina," kata Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika