REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN, – Pemerintah saat ini tengah menata sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju kedaulatan energi dan restrukturisasi ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan oleh Adib Miftahul, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, dalam diskusi publik di Tangerang Selatan, Senin (13/10).
Menurut Adib, Presiden Prabowo sedang melakukan penataan ulang besar-besaran terhadap kekayaan SDA dan menentukan pihak yang berhak mengelolanya. Ia menyebutkan bahwa Prabowo saat ini melakukan reset total terhadap sistem ekonomi dan politik, termasuk di sektor energi. Proyek energi dievaluasi agar tidak menjadi lahan permainan makelar energi yang menguasai bisnis migas dan tambang di Indonesia.
Adib juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menertibkan izin tambang dan memastikan pembangunan smelter, sebagai bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas. Ia menyatakan bahwa masalah utama bukan pada kurangnya aturan, tetapi lemahnya penegakan. Selain itu, Adib menyoroti tantangan menghadapi narasi negatif di media sosial yang sering menyesatkan publik.
Pengawasan Terhadap Praktik Rente
Sementara itu, pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menilai kebijakan hilirisasi tambang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kedaulatan SDA. Menurutnya, pengolahan bahan mentah di dalam negeri memberikan nilai tambah yang besar dan pajaknya kembali ke negara. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik rente dan monopoli di sektor tambang. Subhkan menyarankan perlunya audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan pendapatan negara benar-benar masuk ke kas negara.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika