Rabu 19 Dec 2018 19:20 WIB

Indonesia Memiliki Rekam Jejak Baik Hadapi Isu Kemanusiaan

Indonesia tidak pernah berdiam diri menyikapi kondisi dan tantangan isu kemanusiaan.

Rep: Novita Intan/ Red: Agus Yulianto
Menteri Luar Negeri Republika Indonesia, Retno Marsudi.
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Menteri Luar Negeri Republika Indonesia, Retno Marsudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memiliki rekam jejak baik dalam menghadapi isu kemanusiaan. Tak heran, jika pemerintah Indonesia selalu mengedepankan isu tersebut menjadi prioritas dalam setiap pertemuan internasional. 

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, rekam jejak Indonesia bagi perdamaian, kemanusiaan, dan kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai aksi dan kontribusi yang dibangun dalam beberapa dekade. 

“Masalah perdamaian dan kemanusian adalah sangat penting saat ini dihadapi dunia dan saling terkait satu sama lain. Dua isu ini rekam jejak Indonesia menorehkan catatan yang baik dan diapresiasi dunia yakni diplomasi Indonesia di bidang perdamaian dan kemanusiaan,” ujarnya saat sambutan acara PKPU Human Initiative Spirit of Humanity di Wisma Antara, Selasa (18/12). 

Menurutnya, selama ini, pemerintah Indonesia tidak pernah berdiam diri menyikapi kondisi dan tantangan isu kemanusiaan. Mesin diplomasi kemanusiaan di Indonesia terus bergerak. “Kami mendengar, kami berlari, dan kami membantu yang selama ini dilakukan oleh diplomasi Indonesia dalam isu kemanusiaan,” ucapnya. 

Ia mencontohkan, salah satu kontribusi Indonesia dalam membantu penyelesaian isu kemanusiaan Rakhine State dan pengungsi Palestina. Dalam rangka menyelesaikan isu kemanusiaan tersebut peran Indonesia dilihat dan diharapkan oleh dunia. 

“Isu Palestina, Indonesia selalu berada di garis paling depan membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Diplomasi Indonesia tidak pernah lelah, memperjuangkan hak, meringkan sistem kemanusiaan yang menimpa bangsa Palestina,” ucapnya. 

Kendati demikian, tantangan kerja kemanusiaan akan semakin berat, karena situasi politik dan keamanan dunia sampai saat ini belum membaik. Tentunya, kata Retno, ketika konflik atau perang terjadi, maka berdampak pada isu kemanusiaan. Ini karena konflik instabilitas perang akan sangat berpengaruh isu kemanusiaan dan bahkan menyebabkan krisis kemanusiaan. 

“Saat Unrwa sedang mengalami kekurangan keuangan, Indonesia terus menyerukan dukungan dan meminta negara mendukung Unrwa. Yang berpihak Palestina bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat Indonesia. Indonesia bersatu untuk Palestina,” ungkapnya. 

“Filantropi di Indonesia turut membantu Unrwa dengan total sebesar Rp 20 miliar. Masyarakat Indonesia membantu obat-obatan dan bahan pokok senilai USD 1,5 miliar, dan membantu mengumpulkan dana membangun rumah sakit di Henbor dan memperluas rumah sakit ke dua di Gaza,” ucapnya. 

Untuk itu, pihaknya melakukan tiga observasi kerja sama di bidang kemanusiaan mengingat tantangan kerja kemanusiaan semakin kompleks. “Tahun depan belum akan membaik, 2019 kemungkinan belum akan membaik oleh karena kerja relawan semakin berat. Kedua, sinergi antar seluruh pihak menjadi keharusan semisal sinergi PKPU dan pemerintah Indonesia dan pekerja kemanusiaan merupakan salah satu contoh yang sangat baik. Ketiga, ada satu peningkatan aliansi kemanusian yang ada di dunia,” ungkapnya. 

Peran Lembaga Kemanusiaan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menilai, peran lembaga kemanusiaan sangat membantu dalam menyelesaikan isu kemanusiaan, seperti tanggap bencana. Hal ini didasari koordinasi antara pemerintah dengan lembaga kemanusiaan di Indonesia.

“Peran lembaga kemanusiaan sangat membantu sekali dan kita bersama dengan organisasi lainnya melakukan penanganan bencana. Mulai pra bencana, tanggap bencana sampai pascabencana. Terlihat tanggap darurat semua turun melakukan penanganan dan berkoordinasi dengan BNBP,” ucapnya.

Menurutnya, lembaga kemanusiaan turut membantu penanganan psikologi, pendidikan darurat hingga hunian sementara bagi para korban bencana alam. Bahkan, sebagian besar hunian sementara dibangun oleh lembaga kemanusiaan di Indonesia. 

“Pemerintah sejak awal tidak memiliki program pembangunan huntara, ada 11ribu sebagian organisasi kemanusiaan dibantu BUMN. Organisasi kemanusiaan seringkali kreatif membantu pemerintah daerah, insiasi penanganan manusia contoh air bersih, membangun MCK sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya kemanusiaan,” ungkapnya. 

Presiden PKPU Human Initiative Agung Notowiguno menambahkan, selama ini sebagai organisasi kemanusiaan berupaya memaksimalkan peran memberikan kebermanfataan, mengingat tahun ini terjadi hingga 2000 bencana alam di Indonesia. “Kami memberikan upaya kemanusiaan terbaik di Indonesia. Kontribusi dalam dunia internasional, ada 131 juta yang membutuhkan bantuan,” ucapnya. 

Menurutnya, penobatan Indonesia sebagai negara paling dermawan merupakan hal yang patut disyukuri. Setidaknya, hal tersebut menjadi kekuatan besar dalam memberikan bantuan kepada elemen masyarakat. “Kami terus melanjutkan gerak kolaborasi dengan lebih baik lagi,” ungkapnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement