Saat ini, hanya Amerika Serikat yang mendirikan kedubes di Yerusalem. Kebijakan Presiden Donald Trump itu mengabaikan kebijakan presiden-presiden sebelumnya yang mempertahankan Kedubes AS di Tel Aviv. Keputusan Trump pada Juni lalu itu memicu berbagai aksi unjuk rasa yang menyebabkan puluhan warga Palestina tewas ditembak pasukan Israel.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia sebelumnya mengeluarkan pernyataan akan “mencatat” langkah Australia terkait status Yerusalem. Kemenlu RI juga meminta Australia mengakui Palestina menyusul keputusan itu. Pihak Indonesia menekankan, Yerusalem merupakan salah satu dari enam isu yang harus dinegosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari perdamaian komprehensif antara Palestina dan Israel dalam kerangka solusi dua negara.
Sedangkan, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mendesak Australia meninjau ulang pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel. "Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan menggangu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya, termasuk Indonesia,” ujar Rofi usai memimpin Sidang Kawasan Asia Pasifik di Konferensi Parliamentarians for al-Quds di Istanbul, Turki, Ahad (16/12).
Menurutnya, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan langkah ceroboh dan buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel. Politikus PKS itu mengingatkan negara-negara lain untuk tidak mengikuti langkah AS dan Australia tersebut. “Mengikuti kebijakan AS di bawah Trump terbukti kerapkali memantik kegaduhan internasional. Dunia termasuk Australia seharusnya menyadari gaya kepemimpinan Trump yang seringkali ceroboh dan destruktif,” kata dia.
Terkait respons dari berbagai negara termasuk Indonesia, PM Morrison bergeming dengan putusannya. Ia mengatakan, Australia sudah mempresiksi respons negara-negara lain. “Saya pikir respons yang kami dapat dari berbagai negara sejauh ini sudah terukur,” kata dia kepada wartawan di Canberra, kemarin.
Ia menekankan, keputusan Australia mengakui Jerusalem Barat sebagai ibu kota Israel akan mendorong solusi berdirinya dua negara. Sementara, sejak akhir pekan lalu, Australia telah mengeluarkan imbauan kehati-hatian bagi warga negaranya yang hendak berkunjung ke Indonesia.
Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat menilai, keputusan Australia soal Yerusalem tak bertanggung jawab dan melanggar hukum internasional. "Sejak awal kami telah melihat keputusan kebijakan politik domestik yang picik, mengarahkan kebijakan yang tak bertanggung jawab dan bertentangan dengan perdamaian serta keamanan dunia," ujar Erekat dikutip laman al-Araby, kemarin. Ia menilai, status Yerusalem seutuhnya harus ditentukan melalui negosiasi.
(fauziah mursid/kamran dikarma, ed: fitriyan zamzami)
Ikuti Whatsapp Channel Republika