REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan penggunaan dana bantuan dari program itu untuk kegiatan produktif. Jangan sampai, penerima PKH menggunakannya untuk kegiatan konsumtif.
"Dari sisi ekonomi, saya minta para pendamping bisa mengarahkan pengelolaan keuangannya, jangan sampai dipakai untuk konsumtif, harus produktif," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan Tahun 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis (13/12).
Ia menyebutkan kalau ada kemampuan berdagang atau bisnis dari keluarga penerima manfaat (KPM) maka pendamping dapat mengarahkan mereka ke arah itu. "Itu cara paling cepat untuk mereka naik kelas atau keluar dari kelompok keluarga prasejahtera," katanya.
Pada awal pengarahannya, Presiden menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia juga merupakan prasyarat Indonesia dapat mencapai kemajuan. "Kalau infrastruktur sudah sementara SDM dilupakan ya kita akan sulit bersaing. Oleh sebab itu kita akan bergeser kepada pembangunan SDM," katanya.
Kepala Negara menyebutkan sekarang ini ada 9,8 persen warga yang masuk kategori miskin. Angka itu turun dibanding 2014 yang 11,2 persen dari jumlah penduduk.
Menurut dia, untuk menurunkan angka setelah mencapai satu digit memang perlu tenaga ekstra dan salah satunya dengan PKH. "Jadi yang kita perhatikan bukan hanya fisik atau infrastruktur saja tetapi SDM juga melalui bantuan PKH. Ini keberpihakan negara kepada rakyatnya, jangan ada yang bilang setiap hari yang diurus infrastruktur, mereka tidak tahu ada PKH," katanya.
Ia menyebutkan saat ini PKH sudah menjangkau 10 juta KPM dibanding sebelumnya yang enam juta KPM. Menurut dia, kalau ini sudah mapan pada 2020, program tersebut dapat menjangkau seluruh keluarga miskin yang mencapai 15,6 juta KK.
"Jadi tugas SDM pendamping PKH semakin berat. Oleh sebab itu, tolong dilihat validasi data bahwa yang menerina memang yang berhak menerimanya," katanya.
Pendamping juga harus memastikan penyaluran bantuan itu betul betul sampai ke tangan penerima manfaat. Mereka harus memastikan anggaran Rp34 triliun lebih pada 2019 sampai ke tangan penerima.
Presiden juga meminta setiap tahun ada pemutakhiran data sehingga tidak selamanya mereka menerima bantuan PKH. "Kalau sudah lulus, keluarkan, semakin tahun harus semakin banyak yang lulus jangan pada seneng menikmati ini," katanya.
Ia juga menginginkan masyarakat diarahkan tidak ada ketergantungan kepada program itu karena sifatnya sementara untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi dari prasejahtera.
"Misal di bidang kesehatan, pastikan mereka bisa naik kelas antara lain dalam kelompok itu tidak ada kekerdilan, pastikan juga kesehatan ibu dan anak," katanya. Demikian juga dengan pendidikan, perlindungan dan pengasuhan anak.
Ia menyebutkan dengan kenaikan anggaran maka jika selama ini satu KPM menerima sekitar Rp1,89 juta maka nantinya akan meningkat menjadi sekitar dua kali lipatnya bahkan lebih.
"Oleh sebab itu dampingi mereka benar benar, saya yakin bapak ibu saudara sekalian sangat berkepentingan sekali untuk kita bisa menghilangkan, menghapuskan kemiskinan dari negara kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika