REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Menteri PPN (Bappenas) Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi mengungkapkan kesiapan masyarakat Papua untuk menggunakan akses Trans Papua. Bahkan, menurut Oktorialdi, warga sudah menggunakan jalur sepanjang 575 kilometer tersebut sebelum diresmikan.
"Belum resmi dibuka tapi orang tidak bisa ditahan untuk lewat karena antusiasmenya besar. Mungkin karena selama ini lewat udara, sekarang sudah bisa lewat darat," kata Oktorialdi dalam diksusi bertema 'Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat' di Jakarta, Selasa (11/12).
Oktorialdi alias Okto mengatakan, jalur Trans Papua telah memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di wilayah paling timur Indonesia itu meski masih belum diresmikan. Kendati demikian, untuk saat ini, warga teepaksa melintas di jalur yang belum seluruhnya diaspal.
Okto melanjutkan, dampak positif dari dibangunnya jalur trans papua dapat terlihat dari menurunnya sejumlah harga barang di kawasan. Misalnya, dia mengungkapkan, harga semen yang turun menjadi Rp 400 ribu dari Rp 1 juta di Wamena. “Sekarang sudah turun karena pengirimannya sudah bisa lewat darat,” katanya.
Kendati demikian, ia mengatakan, pembangunan jalan di Trans Papua masih belum sama seperti yang digunakan di Jakarta. Sebab, beberapa bahan yang diperlukan untuk membangun jalan masih terbatas keberadaannya di Papua.
"Selesainya jangan dibayangkan pakai aspal seperti di Jakarta, masih ada pakai tanah. Jembatan juga masih kayu," katanya lagi.
Okto mengatakan, dalam setahun terakhir pemerintah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Inpres No 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
Menurut Okto, Paket Kebijakan Inpres 9/2017 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong pengembangan kawasan potensial. "Paket kebijakan ini ditujukan kepada 27 pimpinan kementerian/lembaga, Gubernur Papua dan Papua Barat dan para Bupati/Walikota se-Tanah Papua," ujar Okto.
Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix V Wanggai menjelaskan, dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, pemerintah melihat proyek pembangunan venue PON di Papua. Dia mengatakan, proyek itu memiliki arti penting bukan saja bidang keolahragaan di Papua, tetapi kebanggaan Indonesia di wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua.
Dia mengatakan, kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi perencanaan penyelenggaraan PON XX 2020 di Papua sesuai dengan arah kebijakan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Dari hasil pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur Papua pada 31 Oktober 2018, disepakati langkah-langkah pemantapan dan penajaman program pengembangan kluster-kluster kawasan secara terpadu di 5 kluster Biak, Jayapura, Merauke, Mimika dan Wamena,” kata Velix.
Velix mengungkapkan, membangun Papua tidaklah mudah karena ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Bappenas, dia mengatakan, mendorong pengembangan komoditas wilayah lokal, lalu pengembangan kualitas SDM, pengembangan SDM dengan intervensi yang berbeda-beda.
Menurut Velix, lebih dari separuh atau dua pertiga penduduk di Papua berada di atas pegunungan sehingga fokus pemerintah ke daerah pedalaman/pegunungan. Dia mengatakan, pesan penting pemerintah adalah soal kewirausahaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
