REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan sebanyak 61 predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) / WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di satuan kerja Polri. Dari seluruh penghargaan itu, Polda Jatim berhasil meraih penganugerahan terbanyak dengan total 12 Polres yaitu 11 WBK dan 1 WBBM.
Sebanyak 12 Polres tersebut di antaranya, Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Polres Mojokerto Kota Polda Jatim, Polres Mojokerto Kabupaten Polda Jatim, Polres Situbondo Polda Jatim, Polres Lamongan Polda Jatim, Polres Tuban Polda Jatim, Polres Bojonegoro Polda Jatim. Selain itu, Polres Batu Polda Jatim, Polres Malang Polda Jatim, Polres Banyuwangi Polda Jatim, Polres Malang Kota Polda Jatim dan Polres Trenggalek Polda Jatim.
"Ini merupakan anugerah yang juga memacu Polri untuk terus meningkatkan pelayanan publik," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/12).
Penghargaan itu diterima oleh Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. KemenPAN RB juga menyerahkan penghargaan kepada 205 unit kerja lembaga pemerintah yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Selain Polri, enam kementerian/lembaga lainnya juga menerima pengahargaan diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian dan Kejaksaan Agung.
Pada gelaran apresiasi ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol Syafruddin mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.
Pasalnya, Pembangunan Zona Integritas dinilai sebagai miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi dan ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan.
"Dengan pemberian penghargaan ini diharapkan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM lainnya yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel," kata Syafruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
