Selasa 11 Dec 2018 05:36 WIB

Koalisi Prabowo-Sandi Ingin Pastikan 2 Hal Ini Terkait DPT

Masyarakat yang punya hak pilih tercantum dalam DPT dan tidak ada data ganda.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah)
Foto: Antara/Aprillio Akbar
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal partai politik koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai masih terdapat persoalan padahal menyangkut hak masyarakat dalam memilih pada Pemilihan Umum Serentak 2019. Karena itu, koalisi ini sudah mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terselesaikan pada pemutakhiran tahap ketiga. 

"Kita tahu 15 Desember akan datang akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui keterangan resminya, Senin (10/12).

Muzani menyebutkan ada dua hal yang menjadi fokus perhatian partai politik koalisi Prabowo-Sandi agar masyarakat yang sudah memiliki hak politik bisa memberikan suaranya pada Pemilu 2019. Pertama, masyarakat yang sudah memiliki hak pilih masuk dalam DPT. 

"Untuk memastikan 17 April 2019 seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya, karena itu kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya," ujarnya.

Kedua, dia mengatakan, BPN Prabowo-Sandi ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Artinya, ia menambahkan nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik dialamat yang sama ataupun berbeda.

Sebab, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019. "Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali," katanya.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan BPN Prabowo-Sandi juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri. “Kami konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh dukcapil.

Menurut dia, koalisinya masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan, apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa, sehingga pihaknya ingin memastikannya. "Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani dan Priyo, hadir juga Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement