Senin 10 Dec 2018 21:06 WIB

Pimpinan UBSI Ikuti Seminar Tata Kelola Kampus

Nara sumber seminar adalah Kepala LLDikti Wilayah VI Jateng, Prof DYP Sugiharto.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof  DYP Sugiharto.
Foto: Dok UBSI
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof DYP Sugiharto.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO  -- Rektor UBSI (Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Dr Mochamad Wahyudi MM, MKom, MPd bersama jajaran kepemimpinan UBSI mengikuti seminar tata kelola kampus yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika (BSI) bertempat di Hotel Java Heritage, Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (7/12).

Seminar tersebut mengundang Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof DYP Sugiharto sebagai pembicara utama.

Prof  Sugiharto mengawali pembicaraan dengan mengucapkan selamat atas perubahan BSI menjadi UBSI. “Kami ucapkan selamat kepada BSI yang kini telah menjadi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI). Langkah ini baik dilakukan sejalan dengan peraturan pemerintah mengenai penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta yang disebut dengan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU). Penggabungan ini dapat menjadikan UBSI lebih kuat dan kokoh,” kata Sugiharto dalam rilis UBSI yang diterima Republika.co.id, Senin (10/12).

Sugiharto menambahkan perubahan ini tentunya harus sejalan dengan perubahan tata kelola perguruan tinggi menjadi lebih baik. Sehingga,  UBSI mampu meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan statusnya sebagai universitas.

“Setelah perubahan ini, UBSI ke dapannya harus memperhatikan tata kelola dan mutu pendidikan tingginya, sehingga akuntabilitas dan eksistensi UBSI dapat dipercaya oleh pemerintah maupun masyarakat,” tambahnya.

Sugiharto menambahkan, saat ini setiap lini tata kelola perguruan tinggi harus diselaraskan dengan era revolusi industri 4.0. Termasuk ke dalamnya, kegiatan tridharma perguruan tinggi, kurikulum, sistem pembelajaran serta kegiatan riset dan publikasi yang relevan dengan tema industri 4.0.

“Penyelerasan tata kelola perguruan tinggi dengan era revolusi industri 4.0 ini tentunya dalam upaya meningkatkan kapasitas iptek, inovasi dan daya saing perguruan tinggi. Tetapi upaya tersebut juga harus sesuai dengan kebijakan dan standar nasional pendidikan tinggi yang telah diterapkan oleh pemeritah,” kata Sugiharto.

Selain itu, lanjut Sugiharto, saat ini pemerintah juga telah menyiapkan pelayanan yang telah dilakukan secara online. Seperti, sistem akreditasi online, sistem informasi verifikasi ijazah secara online (sivil), penomoran ijazah nasiona (PIN), sistem informasi jabatan fungsional go online.

“Dengan sistem layanan online ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi kebutuhan perguruan tinggi. Terutama pada peningkatan mutu seperti akreditasi perguruan tinggi serta cepat bertambahnya jumlah dosen yang telah memiliki jabatan fungsional. Sehingga,  mutu perguruan tinggi di Indonesia merata di setiap daerahnya, serta tujuan peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dapat tercapai,” tutup Sugiharto.

Sementara Naba Aji Notoseputro, atas nama pengurus Yayasan BSI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof  DYP Sugiharto yang telah memberikan pemahaman mengenai tata kelola kampus di  era revolusi industri 4.0 kepada seluruh jajaran pimpinan UBSI.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Prof  DYP Sugiharto. Kehadiran beliau sangat bermanfaat bagi jajaran kepemimpinan UBSI dalam mengelola kampus yang saat ini telah berubah menjadi universitas,” kata Naba Aji.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement