Kamis 29 Nov 2018 15:06 WIB

BPN: Pidato Prabowo Soal Korupsi Bukan Tuding Pemerintah

Nasir mengatakan pidato Prabowo di Singapura hanya menyampaikan realitas yang ada.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Nasir Djamil
Foto: Republika/Singgih Wiryono
Nasir Djamil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nasir Djamil mengatakan pidato Prabowo Subianto di Singapura, tidak bermaksud menuding pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini. Khususnya, terkait pernyataan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat.

"Itu tidak bermaksud menunjuk hidung penguasa sekarang, beliau (Prabowo) hanya melihat realita yang terjadi di Indonesia," ujar Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Menurutnya, kenyataan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme memang sudah mewabah saat ini. Ia mengungkap, korupsi berjamaah sudah terjadi di semua lini, mulai dari sektor negara hingga sektor swasta. Nasir mengungkap maraknya kepala daerah yang tertangkap karena korupsi juga menjadi salah satu contoh korupsi di Indonesia sudah mendesak untuk dihentikan. Namun menurutnya, pemberantasan korupsi tidak kemudian dibebankan kepada Pemerintahan semata, tetapi agenda bersama.

"Jadi sekali lagi pak Prabowo tidak bermaksud untuk menuding pemerintahan ini tidak becus mengelola korupsi. Karena pemberantasan korupsi itu agenda bersama kita, bukan agenda pemerintah semata, agenda semuanya," kata Politikus PKS tersebut.

Karenanya, di saat yang bersamaan, ia juga meminta agar usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga perlu dicermati oleh DPR dan Pemerintah.

"Apakah perubahan itu akan lebih mampu membuat indonesia bisa menurunkan angka korupsinya. Artinya bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, artinya bisa menekan laju korupsi dan meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia," ucap Nasir.

Sebelumnya, Prabowo berbicara sebagai pembicara utama dalam acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan Majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa. Nasir menegaskan Indonesia sudah masuk darurat korupsi karena dari pejabat negara kalangan anggota dewan dan menteri hingga hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, isu utama di Indonesia saat ini adalah persoalan korupsi yang sudah menjalar ke semua lapisan pejabat sehingga harus segera diatasi. "Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement