Rabu 28 Nov 2018 21:25 WIB

TKN: Pemerintah Miliki Visi Kuat untuk Kesejahteraan Rakyat

Karding mengatakan hasil survei dari Median berbeda dengan survei-survei lembaga lain

Rep: Mabruroh/ Red: Bayu Hermawan
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, saat melakukan konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).
Foto: Republika/Bayu Adji P
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, saat melakukan konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengatakan, hasil survei Median yang menyatakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masih berada dibawah 50 persen, berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Menurutnya, selama ini pemerintah Jokowi sangat memperhatikan faktor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya tidak mengerti bagaimana metodologi dan akurasi daripada lembaga-lembaga survei tersebut, karena dari banyak lembaga survei yang kita baca, rata-rata elektabilitas Pak Jokowi di atas 50 persen,” kata juru bicara dan Wakil Ketua TKN, Jokowi-Ma`ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada Republika, Rabu (28/11).

Karding menjalankan, bahwa selama ini Jokowi sangat konsen dengan ekonomi dan visinya mensejahterakan masyarakat pun sangat kuat. Bahkan di pemerintahan Jokowi pun menurutnya, sangat royal untuk membantu meningkatkan kesejehteraan masyarakat.

"Kita lihat jumlah kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, bantuan non tunai, dan program-program pro rakyat lainnya," ujarnya.

Tidak berhenti di situ juga, lanjut Karding, misalnya melalui program keluarga harapan (PKH) mereka mendapatkan Rp 1,9 juta perbulan. Kemudian ada juga bantuan non tunai seperti bantuan gizi, imunisasi, dan Posyandu.

"Ini menunjukan sesungguhnya bahwa pemerintah memiliki visi dan misi yang sangat kuat dalam hal membangun kesejahterana sosial," katanya..

Kemudian di bidang pendidikan pun, dengan subsidi pemerintah maka masyarakat bisa menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi dengan biaya murah. Kemudian untuk para pengajar, guru, pemerintah juga menyediakan program rumah layak huni dengan DP 0 rupiah.

"Jadi bidang kesejahteraan ini, menurut saya justru (pemerintah) terlalu royal dan kuat dalam menerapkan social safety atau sistem jejaring pengaman sosial tinggi dan kuat sekali," jelas Karding.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement