REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Kepala Dinas Bina Marga DKI Harry Hamdani membenarkan ada dua pembangunan flyover atau lintas atas yang dilakukan penundaan untuk dibangun. Dua pembangunan itu antara lain lintas atas di wilayah Bintaro Puspita, Jakarta Selatan dan juga lintas atas di wilayah Jalan Latumenten, Grogol, Jakarta Barat.
“Iya, ada dua, yang dihapus (anggarannya) cuma yang di Bintaro Puspita (Jakarta Selatan) sama Latumenten (Jakarta Utara),” kata Harry saat dihubungi wartawan, Rabu (28/11).
Dia menjelaskan, pada pengajuan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2019, pihaknya mengajukan anggaran untuk pembangunan lima lintas atas dan dua skywalk atau jalur pejalan kaki di atas. Lalu, tiga lintas atas lainnya yaitu lintas atas di Tanjung Barat, Jakarta Selatan; lintas atas di Cakung, Jakarta Timur, dan lintas atas Sunter Permai, Jakarta Utara.
Dia menjelaskan, pembangunan lintas atas yang ada di Latumenten belum bisa dibangun lantaran trase jalan masih belum bebas. Menurutnya, pihaknya yang akan melakukan perombakan jalan dengan melakukan pembelokan, masih belum bisa dilakukan karena lahan masih belum dibebaskan. “Agak alot masalah pembebasan lahan,” kata Harry.
Selanjutnya, pembangunan lintas atas di Bintaro, belum bisa dilakukan karena warga sekitar protes. Menurutnya, warga sekitar menolak adanya pembangunan lintas atas itu. “Iya, menolak, rumah-rumah mewahnya enggak mau,” jelas dia.
Namun, dia tak mengetahui secara pasti apa sebab warga menolak adanya pembangunan lintas atas. Hingga pada akhirnya, pembangunannya pun ditunda terlebih dahulu. Pihaknya akan melakukan pendekatan kepada warga sekitar pembangunan lintas atas. Kemungkinan, pihaknya akan melakukan musyawarah sehingga nantinya menghasilkan sebuah keputusan.
Sementara, pembangunan lintas atas lainnya akan mulai dibangun pada 2019 mendatang. Rencananya, lintas atas akan dibangun multiyear selama dua tahun. Anggaran yang digunakan untuk pembuatan lintas atas di wilayah Tanjung Barat sebesar Rp 103.200.000.000, di Cakung sebesar Rp 90.900.000.000, dan di Sunter Permai sebesar Rp 87.300.000.000.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Asbang LH) Sekda DKI Jakarta, Yusmada Faisal mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap pembangunan lintas atas di dua wilayah yang ditunda. Sehingga, pembangunannya bisa dilakukan pada APBD 2020.
“Itu ditunda saja. Nanti kita lihat kajiannya, itu akan dikaji lagi. Dan sepertinya akan diajukan tahun depan. Kalau di anggaran perubahan sepertinya tidak mungkin lagi,” kata Yusmada di DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/11).
Dia menekankan, anggaran mengenai pembangunan dua lintas atas di Bintaro Puspita dan Latumenten bukan dihapus. Melainkan hanya ditunda saja untuk dilakukan kajian lebih dalam.
Sebab, dia membenarkan masih akan melakukan pendekatan terhadap warga di Bintaro untuk dapat membangun lintas atas itu. Meskipun demikian, dia menyebut pembangunan lintas atas memang dibutuhkan untuk warga di sana.
“Yang Bintaro Puspita itu kan masih ada pembebasan lahan. Ada rumah warga, itu masih harus kita lakukan pendekatan. Kalau Latumenten itu masih ada kaitan dengan ruang yang harus dikoordinasikan,” jelas dia.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyebut Dinas Bina Marga tak matang dalam melakukan perencanaan pembangunan lintas atas di DKI Jakarta. Dia menyebut Dinas Bina Marga tak memiliki prioritas dalam membangun lintas atas.
“Saya kira ada unsur itu. Kurang matang di dalam merencanakan kemudian mungkin juga ada perintah dadakan yang sehingga dia tidak ter-cover dalam RPJMD, yang mengakibatkan harus dikoreksi pada saat kita defisit (perencanannya) kemarin,” kata Bestari di DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/11).
Dia mengatakan, penghapusan anggaran untuk dua pembangunan lintas atas itu dilakukan lantaran ada skala prioritas dari DPRD DKI. Pada saat pembahasan dalam rapat Badan Anggaran, ada beberapa anggaran yang harus diseleksi terlebih dahulu agar anggaran tak defisit.
Pihaknya menyebut, kemungkinan terbaiknya adalah Pemprov dapat mengajukan anggaran perihal itu pada April 2019 mendatang untuk program multiyears. Sehingga, pada 2019 dia menyarankan Pemprov untuk mengkaji terlebih dahulu baru membangunnya pada 2020 mendatang.
Oleh sebab itu, dia pun berharap Pemprov DKI Jakarta bisa lebih matang dalam merencanakan program. Hal itu dilakukan agar dalam pembahasan anggaran tak lagi terjadi defisit.
“Kita berharap ke depan Bina Marga tidak lagi gagal di dalam merencanakan. dia tahu mana yang harus dia dahulukan, sehingga nanti tidak lagi terjadi perdebatan panjang yang kemudian menjadi defisit lagi anggarannya,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
