REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menilai dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Jawa Barat belum mengarah pada percepatan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di Jawa Barat.

"Belum ada inovasi, masih monoton dan rutinitas saja seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Ketua Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, Selasa (27/11) kepada Republika.

Menurutnya, tujuh program lingkungan dan kebencanaan yang ada memiliki pagu anggaran masih kecil. "Rata-rata satu persen pertahun dari total belanja APBD (Jawa Barat)," katanya.

Selain itu, program yang ada belum memprioritaskan pada kebutuhan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat serta penegakan hukum tidak menjadi program utama. Ia menuturkan, catatan kritis terhadap rancangan RPJMD Jawa Barat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan diskusi bersama masyarakat, baik pelaku yang fokus dibidang lingkungan kurang lebih tiga bulan terakhir.

Menurutnya, saat ini Jawa Barat dinilai darurat lingkungan hidup dan DAS. Hal ini dapat dilihat dari penurunan fungsi layanan jasa ekosistem DAS Jawa Barat, meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara yang menurunkan kualitas air, tanah dan udara. Tidak hanya itu, alih fungsi hutan dan lahan-lahan sawah produktif oleh pembangunan infrastruktur skala besar, industri dan properti yang rakus lahan.

Dadan mengatakan pihaknya menilai solusi 5 tahun ke depan kebijakan lingkungan hidup di Jawa Barat yang bisa dilakukan diantaranya mendorong kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Serta meningkatkan alokasi anggaran lingkungan hidup dengan besaran 5 sampai 10 persen dari belanja dalam APBD dan membuat kebijakan pencegahan dan penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di DAS di Jawa Barat yang menjadi kewenangan provinsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika