REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin menyarankan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 800 ribu kamera pengawas atau CCTV. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum secara elektronik atau E-Law Enforcement.

Syafruddin mengatakan, Pemprov DKI sudah memulai inovasi untuk hal itu. Tapi, diakuinya perbandingan jumlah kendaraan dan penduduk belum bisa diimbangi jumlah CCTV. "Nanti akan efektif. Di kota-kota modern, di kota kota besar di dunia itu sudah. Mungkin, kira-kira butuh sekitar 800 ribuan," katanya pada wartawan usai menghadiri kegiatan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik di Balai Kartini, Selasa (26/11).

Jumlah CCTV sebanyak itu, menurutnya, dirasa pantas dipasang di DKI Jakarta. Apalagi, DKI berfungsi sebagai Ibu Kota negara dan pusat kegiatan ekonomi. "Kalau kita bandingan seperti kota-kota besar dunia ya, seperti di Beijing, di Tokyo, misalnya. Sekitar itu jumlahnya. Dan itu sudah mengadopsi ke Tokyo dan Beijing," sebutnya.

Syafruddin yakin inovasi pantauan CCTV di DKI sangat bermanfaat guna mengurangi kemacetan dan kesemerawutan di jalan. Selanjutnya, aspek penegakan hukum juga akan lebih baik karena bisa memantau kota secara menyeluruh.

"Tapi, untuk memadai atau tidaknya perlu yang dibenahi. Tapi, kita apresiasi karena sudah dimulai inovasi yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya berencana memasang 81 camera closed circuit television (CCTV) di Jakarta. Sebanyak 81 kamera CCTV tersebut akan dipasang di 25 persimpangan di Jakarta yang berguna untuk memperluas sistem tilang eletktonik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) pada tahun 2019.

Pemasangan kamera itu direncanakan mulai dilakukan pada Januari 2019. Kamera "mata-mata" itu akan dipasang di persimpangan yang memiliki tingkat arus kendaraan tinggi dengan tingkat penerangan memadai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika