REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan reuni 212 yang kabarnya akan digelar pada 2 Desember 2018 mendatang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Namun, jika melihat dari latar belakang aksi 212 dua tahun lalu, dia menilai reuni 212 yang akan datang tak ada korelasinya.

"Karena secara politik pilihannya sudah terkanal ke Pak Prabowo maka tentu kami duga bahwa gerakan ini tidak lagi menjadi gerakan moral tetapi sudah menjadi satu gerakan politik," kata Karding saat dihubungi Republika.co.id, Senin (26/11).

Padahal, lanjut dia, tidak semua yang ikut 212 tahun lalu merupakan orang-orang yang pro dengan pasangan calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Menurutnya, banyak juga yang pro dengan pasangan capres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. "Bahkan ada juga yang mungkin tidak memiliki orientasi politik, betul-betul atas dasar ingin mengoreksi perkataan pak Ahok pada saat itu," ujarnya.

Selain itu, ia menilai apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sejauh ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebab itu, kata dia, latar belakang reuni 212 mendatang tidak lagi relevan untuk dilakukan.

"Perhatian dan kebijakan pemerintah atau negara itu besar dan kuat kepada Islam sebagai agama mayoritas dan alhamdulillah Pak jokowi sudah melaksanakannya dan terus meningkatkannya," kata dia.

Baca juga: Rekaman Khashoggi Dibuka, Identitas Pembunuh Terungkap

Baca juga: Para Pendamping Hidup Rasulullah

Ikuti Whatsapp Channel Republika