REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Perindro Arya Sinulingga menilai, janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghapus pajak kendaraan bermotor tidak realistis. Menurutnya, pengapusan pajak justru berpotensi meningkatkan jumlah kendaraan roda dua.
"Apakah mungkin? Pajak itu pendapatan loh, saya justru bingung, justru berbahaya," katanya.
Menurut juru bicara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) itu, pajak kendaraan bermotor seharusnya tidak dihapus namun justru ditambah. Arya mengatakan, peningkatan pajak akan menurunkan niat masyarakat untuk memiliki kendaraan yang pada akhirnya juga akan mengurangi jumlah pemilik kendaraan pribadi.
Arya melanjutkan, hal itu juga yang dilakukan oleh negara-negara maju semisal Singapura, Jepang dan negara maju lainnya. Dia menambahkan, peningkatan pajak akan membuat pemilik kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.
Arya mengungkapkan, langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah meningkatkan layanan transportasi publik. Dia mengatakan, setiap negara maju pasti memajukan transportasi publik bukan kendaraan pribadi. Dia melanjutkan, keberhasilan sebuah negara metropolitan adalah ketika tranportasi publiknya semakin baik.
Lebih jauh, KIK menilai kontradiktif janji politik tersebut. Arya mengatakan, disatu sisi PKS ingin menjadi wakil gubernur DKI Jakarta yang berusaha untuk meningkatkan transportasi publik namun disisi lain janji itu akan membuka ruang bagi kendaraan pribadi.
PKS sebelumnya berjanji berencana menghapus pajak sepeda motor jika menang di pemilu nanti. PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.
Pajak sepeda motor yang dimaksud yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif sumbangan wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Selain itu biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor berkubikasi kecil juga akan dihapuskan.
Alasan PKS memperjuangkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup, lantaran kebijakan tersebut dinilai meringankan beban hidup rakyat. Penghapusan pajak dinilai juga mengurangi kerepotan, kerumitan, dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.
TKN menyebut janji politik itu dilontarkan untuk menggerek elektabilitas partai. Arya mengatakan, PKS sadar bahwa mereka cukup berat untuk mepaju di pemilu 2019 ini sehingga mengeluarkan ide-ide yang justru tidak mungkin untuk dicapai.
"Biasanya memang partai-partai yang sudah gelagapan pusing memasukan ide-ide yang terlalu cerdas yang tidak mungkin dilakukan," kata Arya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika