Kamis 22 Nov 2018 18:15 WIB

Rapat Gubernur se-Sumatra Bahas Pembangunan Infrastruktur

Mereka ingin menghubungkan semua provinsi di Sumatra dengan transportasi yang efisien

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Esthi Maharani
Pembangunan infrastruktur Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (25/11).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Pembangunan infrastruktur Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (25/11).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Seluruh pimpinan provinsi se-Sumatra berkumpul di Kota Padang untuk membahas pembangunan infrastruktur. Salah satu yang menjadi fokus pembicaraan adalah target menghubungkan seluruh provinsi di Sumatra dengan moda transportasi yang efisien. Ada dua hal menarik yang mengerucut dalam pembahasan yakni pengembangan jembatan udara antarprovinsi dan pembangunan jalur kereta api antarpulau.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah misalnya, mendorong terwujudnya konektivitas antarprovinsi melalui jalur udara. Ia berkaca pada program Pemprov Aceh yang mengembangkan 'jembatan udara' dengan membangun bandara di sejumlah kabupaten/kota. Hal ini, menurutnya bisa diadopsi dengan memperbanyak bandara di setiap provinsi di Pulau Sumatra untuk memperbanyak konektivitas antarprovinsi.

"Dari titik ke titik di Aceh, yang terjauh kalau melalui darat 22 jam. Itu sangat tidak efektif dan efisien. Kami di Aceh memiliki belasan bandara, sedang dibangun untuk terkoneksi setiap kabupaten/kota. Konektivitas seperti ini patut juga dilakukan menghubungkan provinsi di Sumatera," katanya.

Nova mengusulkan agar gubernur se-Sumatera bersama-sama berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan mimpi itu, sekaligus bernegosiasi dengan maskapai swasta supaya mau membuka penerbangan antar seluruh provinsi di pulau Andalas.

"Perjuangan pembukaan penerbangan antarprovinsi harus dilakukan bersama-sama. Begitupula kemungkinan pemberian subsidi di awal pembukaan, harus ada kolaborasi," jelas dia.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemprov Sumatra Utara, Jumsadi Damanik juga sepakat untuk peningkatan konektivitas melalui udara. Apalagi, menurutnya, jalur udara merupakan pintu masuk efektif bagi kunjungan wisata dari luar negeri. Jika seluruh provinsi terkoneksi, maka wisatawan asing dengan mudah berkeliling ke Sumatra melalui pintu masuk manapun.

"Cara promosi wisata bukan lagi menampilkan tari-tarian ke negara lain. Buka penerbangan antarprovinsi di Sumatra dengan Provinsi di Cina atau India misalnya. Jalur udara itu untuk perhubungan yang sebenarnya, bukan jalan tol. Tol itu untuk kirim barang," katanya.

Opsi berbeda diajukan oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah. Ia meminta jalur kereta api trans-Sumatera juga bisa tekoneksi sampai Bangka Belitung melalui Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, menuju Pulau Bangka bagian barat.

"Pembangunan infrastruktur jangan berorientasi daratan saja. Kami di kepulauan jangan dilupakan. Pulau Sumatra memiliki provinsi kepulauan. Kita perlu mengusulkan pembentukan Undang-Undang Provinsi Kepulauan, sehingga ada perhatian dan anggaran khusus bagi kepulauan untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan kelautan," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement