REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Gerai Pelayanan Terpadu Pengukuran ulang kapal ikan kembali dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Pehubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kali ini, pengukuran ulang bekerja sama dengan Kantor KSOP Kelas II Cilacap beserta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Cilacap dan sekitarnya yang berlangsung dari tanggal 19 - 23 November 2018 di Cilacap.
Menurut Kepala Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Capt. Diaz Saputra, kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting untuk kapal-kapal yang belum disertifikasi oleh Ditjen Hubla sekaligus bentuk tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM 002/97/20/DK-18 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Gerai Pelayanan Terpadu Pengukuran Ulang Kapal.
Dikatakan Diaz, Ditjen Hubla mempunyai program yaitu pertama mengidentifikasi kapal dan nelayan seluruh Indonesia. Kemudian kedua, akan melaksanakan sertifikasi bagi kapal dan nelayan yang belum bersertifikat dan ketiga setelah batas waktu yang sudah ditentukan akan kita lakukan penindakan (law inforcement).
"Karena kami telah beberapa kali melaksanakan Gerai Pengukuran Ulang Kapal Ikan maka besar harapan agar gerai ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga kapal nelayan dapat mendapat sertifikasi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Diaz.
Dalam pengarahan terhadap para nelayan di Cilacap dari tim Pengukuran Ulang Kapal Ikan yang beranggotakan 5 (lima) tenaga ahli ukur kapal Ditjen Hubla serta diketuai oleh Kepala Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan, Galih Ernowo, disampaikan dasar pelaksanaan sekaligus manfaat pengukuran ulang kapal ikan dimaksud.
Pelaksanaan Gerai Pengukuran Ulang Kapal Ikan ini merupakan tindak lanjut penerapan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran serta Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini penerbitan Pas Kecil (kapal GT 7 kebawah) dikeluarkan oleh Ditjen Hubla atau Syahbandar ditempat kapal berada.
"Cukup dengan membawa foto copy KTP dan surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat, maka para nelayan dapat mengajukan proses penerbitan Pas Kecil secara Gratis," kata Galih.
Adapun sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Pas kecil, dapat diterbitkan oleh Syahbandar tempat kapal berada dalam waktu 5 hari kerja, namun dengan adanya gerai dapat diterbitkan dalam waktu 1 hari.
Yang menjadi kendala para nelayan belum mempunyai bukti kepemilikan dan harus mengurus hingga ke kecamatan sehingga memerlukan waktu beberapa hari sehingga yang seharusnya melaut menjadi tidak melaut. Untuk itu diharapkan kelompok nelayan setempat dapat membantu nelayan untuk pengurusan dokumen kepemilikan.
Berdasarkan data kapal ikan dari HNSI Wilayah Cilacap jumlah keseluruhan terdapat 13 ribu kapal dan total 2.445 Pas Kecil telah diterbitkan oleh KSOP Kelas II Cilacap.
Hingga rabu (21/11) permohonan pengurusan Pas Kecil dengan data terakhir diterima 645 pemohon. Sampai dengan kegiatan ini berakhir tanggal 23 November ini, diharapkan antusias nelayan dalam pengukuran ulang kapal ikan sesuai dengan data yang ada.
Adapun peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini ialah PM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal dan PM Nomor 39 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
Sebagai informasi tambahan, akan dilaksanakan Gerai Pengukuran Kapal Ikan selanjutnya di wilayah kerja Muncar bersama dengan UPP Kelas III Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur tanggal 26 - 30 November 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
