REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan arah kebijakan anggaran tahun 2019 yang terdiri atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, di hadapan anggota dewan pada rapat paripurna di kantor DPRD Jabar, Rabu petang (21/11). Menurut Ridwan Kamil, perkiraan pendapatan daerah pada 2019 sebesar Rp 34,882 triliun lebih.
Hal ini, terjadi kenaikan sebesar Rp2,921 triliun lebih atau naik 9,14 persen dibandingkan dengan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 31,961 triliun lebih. "Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan sebesar Rp 19,765 Triliun, naik 12,40 persen dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 17,584 triliun," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil mengatakan, sumber pendapatan yang kedua berasal dari dana perimbangan yang diperkirakan sebesar Rp 15,052 triliun, naik 4,92 persen dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 14,345 triliun. Kemudian dari lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan sebesar Rp 64,623 miliar, naik 107,67 persen dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 31,118 miliar.
"Untuk belanja daerah tahun anggaran 2019 diperkirakan sebesar Rp 37,055 triliun, meningkat sebesar Rp 3,094 triliun atau naik 9,11 persen dibandingkan pada APBD murni 2018 sebesar Rp 33,961 triliun," katanya.
Emil mengatakan, kebijakan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2019 akan difokuskan pada 8 program prioritas pembangunan. Program-program itu adalah Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong bisnis pertanian berkelanjutan.
Pemprov Jabar, Terus Genjot Budi Daya Ikan
Dia juga memiliki program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata, Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan dan pelayanan dasar perumahan/ permukiman, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, Peningkatan modal sosial masyarakat untuk peningkatan daya saing dan Penguatan reformasi dan birokrasi.
"Belanja daerah 2019 ini diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan akuntabel, proporsional, efisien dan efektif," kata Emil.
Sedangkan untuk pembiayaan pada APBD 2019, kata dia, tedapat sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya atau Silpa sebesar Rp 2,25 Triliun. Pemprov Jabar juga memberikan penyertaan modal sebesar Rp 76,8 miliar kepada Bank BJB.
Emil berharap Rancangan APBD TA 2019 tersebut ditetapkan oleh DPRD dalam waktu yang tidak terlalu lama. "Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selesai dengan jadwal yang sudah ditetapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
