REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memiliki sejumlah prioritas pembangunan pada 2019. Pembangunan tersebut mencakup fasilitas publik seperti rumah sakit dan pasar. Karenanya, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menginstruksikan adanya penghematan anggaran kunjungan kerja (kunker) kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot.
Dia menilai kunker bukan agenda yang sangat penting. Sehingga anggaran kunker bisa dialihkan untuk kegiatan pembangunan yang telah diprioritaskan. "Seluruh program kerja Pemkot masih dapat dilaksanakan tanpa kunker," kata Wali Kota kepada wartawan, Rabu (21/11).
Dia juga kerap melihat kegiatan kunker yang dilakukan kurang berdampak pada Pemkot dan masyarakat Kota Solo. Karena itu, menurutnya lebih baik anggaran kunker dialihkan ke pos lain, seperti pembangunan infrastruktur atau bantuan kesehatan dan pendidikan. "Itu hasilnya lebih riil dan dirasakan masyarakat," ujarnya.
Dia menyebutkan, beban anggaran Pemkot untuk kegiatan fisik tahun depan cukup besar. Di antaranya, pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Semanggi, pembangunan Pasar Klewer Timur, membangun kembali Pasar Legi yang terbakar akhir Oktober 2018, serta pembangunan flyover Purwosari.
Selain itu, pembangunan sarana pendidikan yang sudah terencana. Sebagian dari proyek tersebut mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot tetap menyiapkan anggaran pendamping untuk proyek yang didanai pemerintah. "Yang jelas anggaran paling besar besok terfokus penyelesaian RSUD Semanggi dan Pasar Legi. Dan semuanya harus selesai tahun 2019," ungkapnya.
Pemkot tengah berupaya mengubah struktur anggaran untuk tahun depan. Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 masih didominasi belanja langsung senilai total Rp 1,1 triliun. Belanja langsung meliputi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja moda. Sedangkan belanja tidak langsung Kota Solo sebesar Rp 788,2 miliar.
Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Tahun depan, Pemkot berupaya agar struktur anggatan diprioritaskan untuk peningkatan di bidang sumber daya manusia (SDM).
Salah satu caranya, Pemkot akan memfokuskan alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) 2019 untuk peningkatan SDM. Dalam waktu bersamaan, porsi kegiatan fisik diminimalkan. DPK digunakan untuk pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pelatihan dan lainnya soal SDM. Selama ini penyaluran DPK masih terfokus untuk dua kegiatan, yakni fisik dan nonfisik dengan masing-masing sebesar 40 persen untuk fisik dan 60 persen untuk nonfisik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika