REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri kembali mengungkap adanya temuan sejumlah masjid yang terpapar radikalisme. Temuan itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid menganggap aneh jika data yang dipakai oleh BIN bukan data BIN pribadi. "Lebih aneh lagi kalau data orang dipakai, kemudian BIN yang mengumumkan itu lebih aneh lagi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut politikus PKS tersebut, BIN seharusnya memiliki data sendiri yang independen. Kemudian, Hidayat menambahkan, data tersebut seharusnya hanya diberikan kepada presiden sebagai pengguna (user).
"User-nya itu presiden. BIN itu user-nya bukan masyarakat, jadi aneh kalau kemudian BIN pakai data yang lain kemudian tanpa klarifikasi, tanpa verifikasi kemudian itu seolah-olah data kebenaran dan kemudian disuarakan ke publik," ucapnya.
Wakil Ketua MPR tersebut menganggap data yang disampaikan BIN ke masyarakat tersebut tidak cukup membantu dalam menyelesaikan persoalan radikalisme. Sebaliknya, masyakat justru akan merasa terteror dengan data-data tersebut.
"Harusnya kalau memang BIN meyakini ada informasi, jangan diumbar ke publik, user-nya ke presiden, atau ke DPR, komisi I," ujarnya.
Kendati demikian, HNW mengakui sampai saat ini data tersebut belum disampaikan ke komisi I. Terakhir, ia sepakat bahwa pemberantasan radikalisme dan terorisme harus berbasis penegakan hukum dan demokratisasi yang disepakati di Indonesia.
Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan informasi tentang adanya 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto menjelaskan, survei itu dilakukan oleh P3M yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai peringatan dini atau early warning.
Kemudian, survei itu ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN. "Keberadaan masjid di Kementrian/Lembaga dan BUMN perlu dijaga agar penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu melalui ceramah-ceramah agama tidak mempengaruhi masyarakat dan mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan," kata Wawan, Ahad (18/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika