REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS DKI Jakarta menyayangkan lambannya penetapan kadernya sebagai Cawagub DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena adanya usulan dari DPD Gerindra DKI Jakarta mengenai fit and proper test.
Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengatakan, fit and proper test tersebut tidak perlu lagi dilakukan serta hanya menimbulkan persepsi bahwa DPD Gerindra DKI Jakarta tidak komitmen.
“Dua nama yang diajukan PKS merupakan hasil keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dan keduanya memiliki pengalaman mumpuni, baik dalam tata kelola pemerintahan khususnya bidang keuangan maupun di bidang politik," kata Sakhir, Selasa (20/11).
Di sisi lain, Ketua Umun Partai Gerindra Prabowo Subianto telah berkomitmen di hadapan Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman bahwa sosok Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga S. Uno adalah kader PKS.
"Jadi, fit and proper test tidak relevan dan tidak perlu lagi dilakukan, apanya lagi yang mau diuji?” kata Sakhir mempertanyakan.
Sedangkan, menurut undang-undang, untuk mengganti posisi kepala atau wakil kepala daerah, koalisi partai pengusung harus menyerahkan dua nama untuk disepakati secara musyawarah mufakat oleh internal DPRD. Dalam aturan tersebut, tidak ada ketentuan bagi partai pengusung untuk membentuk fit and proper test untuk mengganti kepala atau wakil kepala daerah yang ditinggalkan.
“Secara hukum, tidak ada ketentuan fit and proper test untuk mengajukan pengganti Wagub DKI. Secara politik pun, masing-masing ketua umum dari PKS dan Gerindra sudah sepakat. Jadi, fit and proper test sama saja menyalahi komitmen Pak Prabowo,” ucap Sakhir.
Sakhir melihat masyarakat DKI Jakarta telah lama menunggu kehadiran sosok pendamping Gubernur Anies. Ditambah, agenda gubernur terlampau padat dan membutuhkan representasi kehadiran wakil gubernur.
“Mengelola APBD DKI sebesar 70 sampai 80 triliun tentu seorang gubernur membutuhkan partner dari rekan kerjanya. Sekda dan jajaran SKPD DKI bekerja secara teknokratis, tapi gubernur dan wakil gubernur bekerja secara politis berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi, semakin lama Gerindra mengulur-ngulur waktu akan semakin lama mewujudkan visi Maju Kotanya Bahagia Warganya,” jelas Sakhir.
Oleh karena itu, DPW PKS DKI Jakarta mendesak DPD Gerindra DKI Jakarta agar segera mengesahkan nama dua kader PKS yang telah diajukan untuk segera ditetapkan di rapat paripurna DPR DKI Jakarta.
“Dua nama yang kami ajukan sudah final. Tidak ada penambahan. Dikhawatirkan, semakin lama proses di DKI ini akan berdampak pada pemenangan di level nasional terkait pilpres,” harap Sakhir.
Adapun kedua nama yang diajukan PKS untuk menjadi Cawagub DKI adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Agung Yulianto menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta (2014-2020). Sementara Ahmad Syaikhu merupakan mantan Wakil Walikota Bekasi (2013-2018).
Ikuti Whatsapp Channel Republika