REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara (Sumut) Remigo Yolando Berutu sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pakpak Bharat. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Remigo diduga menerima uang suap untuk kepentingan pribadi, termasuk pengamanan kasus yang melibatkan istrinya.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi bupati termasuk pengamanan kasus yang melibatkan istri bupati yang saat ini sedang ditangani," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung KPK, Ahad (18/11).

Pada kasus ini, lanjut Agus, politikus Partai Demokrat tersebut menerima dana dari pelaksanaan proyek dalam tiga tahap dengan total Rp 550 juta. "Pertama pada Jumat (16/11) sebesar Rp 150 juta, kedua Rp 250 juta pada Sabtu (17/11), dan Rp 150 juta pada Ahad (18/11) dini hari," jelasnya.

Agus menambahkan, pemberian uang tersebut diduga terkait dengan fee pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat, yang diduga berasal dari mitra yang sedang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan tersebut. "RYB diduga menerima pemberian melalui para perantara dan orang dekatnya yang bertugas mengumpulkan dana," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika