Komnas HAM Diminta Masukan Rekam Jejak Calon KSAD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia untuk memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) kepada Presiden Joko Widodo.

"Dengan demikian, KSAD yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung agenda-agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan agenda reformasi TNI," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf saat melakukan audiensi dengan Komisioner Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11).

Masa jabatan KSAD Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon KSAD baru.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang proses pergantian KSAD sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon KSAD yang baru.

Al Araf mengatakan dalam organisasi TNI, pergantian KSAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Karena itu dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi dan misi Panglima TNI dan Presiden.

Menurut dia, pemilihan KSAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya penting dalam proses pergantian KSAD itu, Presiden Jokowi perlu mendengarkan, mencermati dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sekaligus melakukan audiensi kepada Komnas HAM agar KSAD yang baru bukan muncul dari individu yang sudah maupun berpotensial menghambat penyelesaian kasus-kasus HAM.

"Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke Presiden dalam rangka mendapatkan calon KSAD yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia," kata Al Araf.

Al Araf menjelaskan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merupakan gabungan LSM yang selama ini konsisten menyuarakan peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia, di antaranya Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, dan Perludem.

Berikut 10 nama calon kuat KSAD yang diminta untuk divalidasi latar belakangnya dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Komnas HAM: